Sejatinya, sebelum rekomendasi bakal calon gubernur Jawa Barat diserahkan kepada Ridwan Kamil dan kini telah dicabut kembali, Partai Golkar telah memerintahkan Dedi Mulyadi untuk membangun koalisi menghadapi Pilgub Jabar 2018. Namun Bupati Purwakarta itu urung mendapatkan partner.

Kini setelah rekomendasi resmi diberikan kepada Dedi yang juga ketua DPD Golkar Jabar, dia kembali ditugaskan mencari partai politik yang mau diajak bergabung. Golkar bahkan tidak mematok posisi Dedi, apakah sebagai cagub atau cawagub.

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan DPP telah menugaskan Dedi agar melakukan lobi ke beberapa partai politik untuk membangun koalisi. "Saudara Dedi kita tugaskan untuk melakukan lobi-lobi. Baik kepada PDIP maupun kepada partai-partai lain yang memungkinkan untuk berkoalisi dengan Golkar," kata Nurdin di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (22/12).

Hal ini karena Golkar tidak memiliki cukup kursi untuk mengusung calon sendiri di Pilgub Jabar karena hanya memiliki 17 kursi di DPRD. Sementara syarat pencalonan di Pilgub Jabar harus mengantongi minimal 20 kursi.

"Karena Golkar tidak cukup, di sana masih butuh tambahan kursi dari partai lain maka perlu ada koalisi," tegasnya.

Nurdin menambahkan, apapun posisi Dedi nanti dalam pencalonan, akan dikondisikan sesuai kesepakatan koalisi yang terbentuk. "Pak Dedi diberikan waktu melakukan lobi lobi politik kepada siapa saja baik kepada PDIP, Demokrat, maupun partai partai lainnya untuk melakukan koalisi itu tentu ada bargaining," ujar Nurdin.

Sementara Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu Wilayah I Partai Golkar, Nusron Wahid mengatakan ada tiga pilihan yang menjadi pembahasan terkait koalisi di Pilgub Jabar.

"Kita sedang berkomunikasi dengan tiga kekuatan. Dengan Demokrat yaitu Deddy Mizwar. Dengan NasDem, PKB, PPP yaitu Ridwan Kamil. Yang ketiga PDIP, kita ada stok Anton Charliyan. Kata kuncinya tetap Dedi Mulyadi," ujar Nusron usai menggelar rapat di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (22/12).

Soal posisi Dedi sebagai cagub atau cawagub, Nusron senada dengan Nurdin. Semuanya tergantung kesepakatan dan dinamika serta lobi politik dengan sejumlah partai politik di Jawa Barat. "Gubernur atau wakil gubernur tergantung simulasi yang ada," tukasnya.

Sedangkan Dedi sendiri mengakui sudah memulai berkomunikasi dengan partai lain. Namun dia menegaskan, komunikasi itu bukan atas nama pribadi, tetapi sebagai institusi partai. "Iya memang saya komunikasi dengan berbagai partai dalam membangun kesepahaman politik. Kemudian setelah itu merumuskan nama yang akan diusung," katanya saat dihubungi, Jumat (22/12).

Komunikasi dilakukan kepada sejumlah partai, di antaranya PDIP, PKB, Demokrat dan PPP. Jika nanti sudah mencapai kesepakatan dan punya pemahaman yang sama, maka dilanjutkan dengan membicarakan nama calon. "Tidak dulu bicara saya (sebagai calon), tapi institusinya dulu nanti disepakati nama. Artinya agar koalisinya tidak berubah-ubah lagi," lanjutnya.

Komunikasi menurutnya penting untuk menghindari dinamika dan perubahan koalisi. Namun, Dedi mengaku masih belum bisa membocorkan partai mana yang sudah punya kans besar bergabung.

"Keliatannya ada kesepahaman tinggal membicarakan orang. Enggak usah disebutin partainya. Nantilah dalam waktu dekat ini kami umumkan," pungkasnya.
(merdeka.com)
Politik