Fahrin Waruwu

Hidayati

ROKAN HULU - Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Rokan Hulu (Panwas-Pilkada-Rohul), perketat berbagai pengawasan dibidangnya dalam berbagai pelanggaran pada pelaksanaan pemilihan Pasangan Calon (Paslon) Bupati Rokan Hulu 9 Desember 2015 ini.

Hal ini disampaikan Ketua Panwas Rokan Hulu Hidayati Minggu (6/12/2015) di saat pelepasan penditribusian logistik atau surat suara di halaman Kantor KPU Rohul, dijelaskannya, selain melakukan pengawasan yang bekerjasama dengan Polri-TNI pada pelaksanaan pendistribusian kertas suara serta berbagai tindak pelanggaran lainnya, ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) petugas sudah di siapkan di setiap TPS.

"Ya dari 93 TPS yang tersebar di Kabupaten Rohul kita sudah siapkan Satu orang  saksi setiap Satu TPS," jelas Ketua Panwas Rohul

Ketua Panwas Rohul menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat, untuk ikut berpatisipasi mensukseskan pelaksanaan pilkada ini khususnya di Kabupaten Rokan Hulu, hindari politik uang yang merugikan kita bersama, pililah calon yang sesuai dengan pilihannya, jangan karena pengaruh orang lain.

"Mari kita bersama-sama mensukseskan pilkada ini, sehingga bisa terlqksana secara adil, berkualitas, aman, tertip dan kondusif dan yang terbaik di Provinsi Riau," himbaunya

Dia juga menjelaskan tugas dari pengawas TPS yakni :

a. mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara; (Perbawaslu 13/2015, psl 15)

b. mengawasi pelaksanaan pemungutan suara; (Perbawaslu 13/2015, psl 16)

c. mengawasi persiapan penghitungan suara; (Perbawaslu 13/2015, psl 17)

d. mengawasi pelaksanaan penghitungan suara; (Perbawaslu 13/2015, psl 18)

e. menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; dan

f. menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara. (Perbawaslu 13/2015, psl 19,20)

Sementara Kewajiban Pengawas TPS:

a. menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara;

b. menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang terjadi di TPS kepada Panwas Kecamatan melalui PPL;

c. menyampaikan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada PPL; dan