okezone.com

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengaku akan mencermati dinamika yang ada dalam mengambil keputusan untuk menarik Menteri yang berasal dari partainya di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini dikatakan Hasto menjawab pertanyaan awak media terkait apakah menteri PDIP akan ditarik usai mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.

"Dari terkait juga dengan ini semua, kita cermati dinamika politik yang ada," kata Hasto dalam jumpa persnya di kantor DPP PDI-Perjuangan, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Hasto kembali menyinggung perlakuan yang dialami oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini di dalam kabinet yang tidak ikut dilibatkan dalam pembagian bantuan sosial (bansos) belakangan ini.

Padahal, kata dia, Risma yang merupakan kader PDIP itu dianggap benar-benar memprioritaskan perlindungan bagi rakyat miskin agar menerima bansos.

"Karena Bu Risma sejak menjadi wali kota adalah sosok pemimpin yang jujur, beliau melindungi data-data orang miskin, kalau mau bagi bansos, ini data orang miskin, membagi raskin, ini data orang miskin," ujarnya.

Yang terjadi, kata dia, Bansos justru dibagikan hanya di beberapa daerah yang kuat kaitannya dengan politisasi yang difokuskan ke beberapa daerah saja.

"Orang miskin bukan hanya di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Lampung. Tapi ada di seluruh Indonesia," ujarnya.

Kembali ke mundurnya menteri PDIP, Hasto menegaskan bahwa keputusan ini tentu harus mencermati dinamika yang berkembang ke depan.

"Kami (harus) melakukan kalkulasi secara matang. Mundur gampang, tapi pertimbangan yang mendam seperti Prof Mahfud itu pertimbangan yang sangat mendalam," tuturnya.

sumber:okezone.com