BAGANSIAPIAPI-Anggota DPRD Rokan Hilir (Rohil) kembali angkat bicara soal wacana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang akan merumahkan ribuan tenaga honorer awal 2017 mendatang.
Anggota Komisi C Dodi Syahputra mengatakan, agar isu tersebut tidak membuat para tenaga honorer risau yang menyebakan kinerja semakin memburuk.

Menurut Dodi, seharusnya sebelum menyampaikan hal itu, sebaiknya BKD terlebih dahulu memberikan solusi yang baik. Apalagi, saat ini Pemkab Rohil tengah menggaungkan penyediaan lapangan kerja.
"Sebaiknya dipikirkan dan dipertimbangkan dulu pengurangan honorer. Kalau penertiban oke, tapi honorer fiktif dan tidak bekerja saja yang diberhentikan,"tambahnya.

Menurutnya, hal itu tidak perlu dilakukan agar para honorer bisa tetap bekerja jika tidak bisa mencari solusi lain. Caranya, dengan mengurangi kegiatan seremonial atau pembangunan fisik yang belum terlalu penting.
Dodi mengaku kuatir pengurangan honorer yang akan dilakukan oleh Pemkab tersebut nanti akan banyak timbul protes dari masyarakat. Apalagi saat ini lapangan kerja sangat susah untuk didapatkan masyarakat. Dodi menilai nantinya akan timbul pro kontra di masyarakat.
"Pemerintah disatu sisi ingin menaikan angka pengangguran, tapi kalau begini caranya itu akan menambah pengangguran," tutpnya. (jon/adv/dprd)