TEMBILAHAN - DPRD Inhil menyoroti lemahnya kinerja semua aparatur Pemerintahan Kabupaten Inhil.

Hal tersebut diketahui dari paparan semua fraksi DPRD Inhil dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Fraksi terhadap Nota Keuangan APBD P 2015 yang disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan.

"Terlalu banyak permasalahan terkait lambannya realisasi pembangunan, namun inti dari semua itu adalah lemahnya kinerja aparatur Pemkab Inhil, sehingga sebagai pimpinan, bupati kita minta dengan tegas berbuat dan  menjelaskan kepada semua masyarakat Inhil, " ungkap Asnawi, juru bicara Fraksi Gerakan Bintang Amanat Keadilan, Rabu (16/09/15).

Dari pantauan pada Rapat Paripurna tersebut, semua fraksi yang ada di DPRD Inhil dengan bahasa yang sangat gamblang, masing - masing juru bicara menyampaikan poin-poin pekerjaan pembangunan yang terbengkalai dan yang tidak dikerjakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhil selama dua tahun kepemimpinan HM Wardan.

"Kami dari Fraksi Golkar meminta saudara Bupati dan Wakil Bupati untuk menindak tegas banyak pimpinan SKPD yang kinerja lamban dan tidak serius, kapan perlu copot dari jabatannya, " tukas Edy Harianto Sinrang, juru bicara Fraksi Golkar.

Dengan kondisi seperti saat ini jelas Edy Sinrang, yang menjadi penilaian utama masyarakat adalah kepemimpinan bupati, sehingga jika tidak ingin jelek dimata masyarakat, bupati sudah waktunya bertindak tegas.

"Pemkab selalu berteriak soal adanya pengurangan dana dari Pemerintah Pusat dan Propinsi, tapi kenyataannya justru dana yang ada Pemkab Inhil tidak bisa secara maksimal merealisasikannya, dengan adanya SILVA yang besar setiap tahunnya, " tambah juru bicara Fraksi Demokrat, M Sabit Bahar. (dit)
Politik