Juri mengakui bahwa konflik dan ketegangan yang muncul pasca-pilkada rata-rata disebabkan lemahnya peraturan. Oleh karena itu, KPU saat ini tengah fokus membedah peraturan terkait Pilkada Kabupaten Blitar, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Tasikmalaya.

"Pertama kita tahu bahwa pilkada akan dilaksanakan di 269 daerah, di mana sembilan daerah di antaranya pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Sebelumnya tiga daerah sempat dinyatakan tidak bisa tapi kemudian berdasarkan putusan MK terakhir, pilkada dengan hanya satu pasangan calon bisa dilaksanakan. Konsekuensinya KPU membuat aturan yang berbeda di tiga daerah ini," kata Juri di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2015).

Juri mengakui, KPU sebagai penyelenggara pilkada serentak banyak menemui potensi masalah dalam hal mekanisme. Salah satunya, kata Juri, pada tiga daerah dengan hanya satu pasangan calon.

"Kegalauan kami bagaimana pilkada yang diikuti satu pasangan calon, sengketa hasilnya seperti apa? Siapa yang digugat?" kata dia.

Juri menuturkan, pilkada selalu menghadapi masalah dalam peraturan. UU Pilkada tidak jarang diuji materi di MK. Belum lagi di tingkat penyelenggara.

"Kami sering mendapatkan beberapa pengaturan yang tidak terlalu jelas, sehingga KPU harus menafsir. Kita selalu sulit mendapatkan rujukan. Hal-hal seperti itulah yang ditemukan penyelenggara," jelasnya.

Dikarenakan banyaknya problema tersebut, jelas Juri, akan mengundang pihak partai dan akademisi untuk diajak rembug tentang rangkaian penyelesaian ketegangan dan sengketa pilkada.

"Besok akan ada konsultasi publik mengundang perwakilan partai dan para akademisi untuk memberi masukan kepada KPU. Tiga daerah ini yang mungkin perlu perhatian kita terkait potensi masalah, bahwa ada model pilkada yang berbeda," tukas Juri.