PELALAWAN- Sejarah kejam dan sadis awal beroperasinya, PT Sari Lembah Subur (SLS) dikabupaten Pelalalawan mulai dibongkar. Hal ini terkuak  saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dimotori komisi 1 DPRD Pelalawan antara masyarakat Pangkalan Lesung dan SLS, Senin (7/8/2023) kemarin.

RDP yang dipimpin ketua Komisi 1, Nazzarudin, US dihadiri anggota komisi 1, diantaranya, H Anton Sugianto, Sudirman Laham, Monang Pasaribu, Sozifau Hia juga Yusri anggota komisi II yang juga anak dari pelaku sejarah mengetahui seluk beluk hadirnya, perusahaan perkebunan kelapa sawit ini.

Sementara dari pihak perusahaan dihadiri full tim, sebanyak tujuh orang dari berbagai jabatan termasuk Humasnya, mengaku baru dua pekan diberi amanah, dipihak lain dihadiri puluhan masyarakat Pangkalan Lesung dari kalangan tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibuk-ibuk hingga kalangan anak muda.

Terkuak kejam dan sadisnya, awal PT SLS menguasai lahan masyarakat di Pangkalan Lesung disampaikan satu-satu persatu oleh perwakilan masyarakat dalam rapat dengar pendapat ini.

Seperti yang disampaikan  Duran Duran. Dimana kata dia berdasarkan cerita orang tuanya, begitu sangat menyeramkan. Ketika masyarakat berjuang mempertahankan kebun-kebun karetnya, lalu dibawa berunding namun dalam perjalanan menggunakan mobil meninggal dunia seketika.

Bahkan kata dia, masyarakat banyak lari kedalam hutan diteror oleh oknum aparat bersenjata. “Ada juga masyarakat kami menderes karet tidak bisa padahal itu murni kebun mereka. Itu tadi masyarakat tidak bersekolah ditambah lagi saat itu masa orde baru sangat kejam,” ungkapnya.

Terkait adanya perkuburan di berbagi lokasi dilahan HGU SLS saat ini, juga disampaikan oleh perwakilan masyarakat lainnya.  Menurut warga, dulu masyarakat Pangkalan Lesung mencari nafkah dengan membuka lahan baru berpindah-pindah lalu ditanam padi dan karet.

“Nah jika ada warga kami meninggal, lalu dikebumikan dilokasi atau diladang lantaran dibawak kekampung sangat jauh. Makanya ada tu ditemukan perkuburan,” ungkap warga lainnya.

Tarmizi perwakilan masyarakat kelurahan Pangkalan Lesung, menghadiri RDP ini buntut dari berbagai tuntutan terkait persoalan lahan dengan PT SLS. Mereka meminta titik terang terkait adanya tuntutan yang dilayangkan sebelumnya.

Bahkan kata dia jika ada perpanjangan HGU PT SLS dalam waktu dekat masyarakat bermohon kepada pemerintah untuk tidak dilakukan perpanjangan. Sebab, ketersediaan lahan di Pangkalan Lesung tidak ada lagi.

Humas PT SLS bernama Tora, pada RDP ini mengaku baru dua minggu bertugas. Dirinya belum mengetahui banyak apa-apa yang menjadi persoalan tuntutan  masyarakat kepada perusahaan. Ia berjanji akan menyampaikan persoalan ini ketingkat manajemen.***