Jumat, 17 Apr 2026
Ahmad Syah Minta Setiap Desa Harus Memiliki Perdes TRD
Laporab : Sabri
Rabu, 23 Sep 2015 14:23
Sabri
LUBUKMUDA – Penjabat Bupati Bengkalis H Ahmad Syah
Harrofie berharap dan mendorong, agar masing-masing desa di daerah ini segera
memiliki Peraturan Desa tentang Tata Ruang Desa (Perdes TRD).
"Semakin berkembangnya kebutuhan ekonomi dan sosial di sebuah desa, tentu akan menyebabkan adanya pengembangan dan perubahan peruntukkan kawasan-kawasan yang ada. Hal itu bila tidak diatur sedemikian rupa, bisa saja menjadi tidak terkendali. Misalnya terjadinya alih fungsi lahan yang sangat cepat," jelasnya.
Ahmad Syah mengemukakan hal ini di sela-sela meninjau lahan persawahan di Desa Langkat, Kecamatan Siak Kecil, Rabu (22/9/2015) siang, kemarin. Salah satu informasi yang diperolehnya dalam peninjauan itu, akibat alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit, saat ini lahan persawahan di Siak Kecil sangat menyusut luasnya.
"Karena beralih fungsi menjadi kebun sawit, saat ini diperkirakan luas lahan persawahan di Siak Kecil kurang dari 1.000 hektar dari awalnya sekitar 1.500 hektar," papar Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Langkat Jemadi, saat berdialog dengan kepada Ahmad Syah.
Selain dapat mencegah terjadinya alih fungsi lahan seperti di Siak Kecil itu, menurut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemprov Riau ini, banyak manfaat jika desa memiliki Perdes TRD.
"Intinya, dengan adanya Perdes TRD berarti desa telah berupaya untuk menghindari konflik dan membentengi kepentingan masa depan warga desa untuk jangka panjang," ungkap Ahmad Syah.
Katanya, dalam Perdes TRD itu, setidaknya harus memuat struktur dari pemanfaatan dan peruntukan ruang-ruang yang ada di desa, tata batas desa dan sebagainya. Sehingga dengan adanya Perdes TRD tersebut, tata ruang desa akan semakin jelas pemanfaatan dan peruntukkan wilayah desa.
Sebagai sebuah mekanisme dan aturan yang mengatur pengunaan dan tata ruang, imbuhnya, adanya Perdes TRD ini akan mengamankan struktur ruang desa dari pemanfaatan yang tidak terencana. Baik itu karena maraknya pembangunan di desa, pertambahan penduduk maupun penyebab lainnya.
"Pentingnya Perdes TRD ini untuk membentengi dan melindungi kehidupan seluruh warga desa agar sumber daya alam yang ada memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi desa dan warganya. Bukan justru sebaliknya dikuasai pihak lain secara berlebihan yang dapat menyebabkan mereka bukan hanya menjadi penonton tetapi juga bahkan bisa jadi penumpang bila tidak diatur sedemikian rupa," katanya lagi.
Dikatakan Ahmad Syah, keberadaan Perdes diakui sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan sejak diundangkannya Undang-Undang (UU) No 10/2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Dan, lahirnya UU No 6/2014 tentang Desa memberikan pengakuan yang lebih kuat kepada desa sebagai entitas wilayah yang memiliki otonomi dan kewenangan sendiri. Termasuk dalam menentukan TRD. Tentunya hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Mengenai mekanisme pembuatannya, secara ringkas Ahmad Syah menjelaskan bahwa, Rancangan Perdes TRD tersebut, baik itu yang diajukan Kepala Desa (Kades) maupun atas inisiatif Badan Permusyawaratan Desa (BPD), harus dibahas dan disepakati Kades bersama BPD. Rancangan tersebut juga harus disosialisasikan atau dikonsultasikan kepada masyarakat.
"Hasil masukkan dari masyarakat terkait Rancangan Perdes TRD yang sudah dibuat akan difinalisasi selanjutnya diajukan ke Pemerintahan Kabupaten Bengkalis untuk dievaluasi terlebih dahulu sebelum ditetapkan menjadi Perdes TRD. Mekanismenya begitu," jelasnya.
Ahmad Syah menambahkan, sudah mengintruksikan Dinas Tata Kota, Tata Ruang, dan Pemukiman untuk membantu proses percepatan agar masing-masing desa di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini, secepatnya memiliki Perdes TRD.
Apalagi 136 Ketua BPD se-Kabupaten Bengkalis, katanya, belum lama ini sudah memperoleh sosialisasi tentang pemanfaatan ruang yang juga ditaja Dinas Tata Kota, Tata Ruang, dan Pemukiman.(Sbi)
Sosial
"Semakin berkembangnya kebutuhan ekonomi dan sosial di sebuah desa, tentu akan menyebabkan adanya pengembangan dan perubahan peruntukkan kawasan-kawasan yang ada. Hal itu bila tidak diatur sedemikian rupa, bisa saja menjadi tidak terkendali. Misalnya terjadinya alih fungsi lahan yang sangat cepat," jelasnya.
Ahmad Syah mengemukakan hal ini di sela-sela meninjau lahan persawahan di Desa Langkat, Kecamatan Siak Kecil, Rabu (22/9/2015) siang, kemarin. Salah satu informasi yang diperolehnya dalam peninjauan itu, akibat alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit, saat ini lahan persawahan di Siak Kecil sangat menyusut luasnya.
"Karena beralih fungsi menjadi kebun sawit, saat ini diperkirakan luas lahan persawahan di Siak Kecil kurang dari 1.000 hektar dari awalnya sekitar 1.500 hektar," papar Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Langkat Jemadi, saat berdialog dengan kepada Ahmad Syah.
Selain dapat mencegah terjadinya alih fungsi lahan seperti di Siak Kecil itu, menurut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemprov Riau ini, banyak manfaat jika desa memiliki Perdes TRD.
"Intinya, dengan adanya Perdes TRD berarti desa telah berupaya untuk menghindari konflik dan membentengi kepentingan masa depan warga desa untuk jangka panjang," ungkap Ahmad Syah.
Katanya, dalam Perdes TRD itu, setidaknya harus memuat struktur dari pemanfaatan dan peruntukan ruang-ruang yang ada di desa, tata batas desa dan sebagainya. Sehingga dengan adanya Perdes TRD tersebut, tata ruang desa akan semakin jelas pemanfaatan dan peruntukkan wilayah desa.
Sebagai sebuah mekanisme dan aturan yang mengatur pengunaan dan tata ruang, imbuhnya, adanya Perdes TRD ini akan mengamankan struktur ruang desa dari pemanfaatan yang tidak terencana. Baik itu karena maraknya pembangunan di desa, pertambahan penduduk maupun penyebab lainnya.
"Pentingnya Perdes TRD ini untuk membentengi dan melindungi kehidupan seluruh warga desa agar sumber daya alam yang ada memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi desa dan warganya. Bukan justru sebaliknya dikuasai pihak lain secara berlebihan yang dapat menyebabkan mereka bukan hanya menjadi penonton tetapi juga bahkan bisa jadi penumpang bila tidak diatur sedemikian rupa," katanya lagi.
Dikatakan Ahmad Syah, keberadaan Perdes diakui sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan sejak diundangkannya Undang-Undang (UU) No 10/2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Dan, lahirnya UU No 6/2014 tentang Desa memberikan pengakuan yang lebih kuat kepada desa sebagai entitas wilayah yang memiliki otonomi dan kewenangan sendiri. Termasuk dalam menentukan TRD. Tentunya hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Mengenai mekanisme pembuatannya, secara ringkas Ahmad Syah menjelaskan bahwa, Rancangan Perdes TRD tersebut, baik itu yang diajukan Kepala Desa (Kades) maupun atas inisiatif Badan Permusyawaratan Desa (BPD), harus dibahas dan disepakati Kades bersama BPD. Rancangan tersebut juga harus disosialisasikan atau dikonsultasikan kepada masyarakat.
"Hasil masukkan dari masyarakat terkait Rancangan Perdes TRD yang sudah dibuat akan difinalisasi selanjutnya diajukan ke Pemerintahan Kabupaten Bengkalis untuk dievaluasi terlebih dahulu sebelum ditetapkan menjadi Perdes TRD. Mekanismenya begitu," jelasnya.
Ahmad Syah menambahkan, sudah mengintruksikan Dinas Tata Kota, Tata Ruang, dan Pemukiman untuk membantu proses percepatan agar masing-masing desa di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini, secepatnya memiliki Perdes TRD.
Apalagi 136 Ketua BPD se-Kabupaten Bengkalis, katanya, belum lama ini sudah memperoleh sosialisasi tentang pemanfaatan ruang yang juga ditaja Dinas Tata Kota, Tata Ruang, dan Pemukiman.(Sbi)
Berita Terkait
Antisipasi Tindak Kriminal, Polres Dumai Melalui Polsek Jajaran Melaksanakan Penggalangan
DUMAI-Kegiatan penggalangan terhadap masyarakat terus dilakukan jajaran Polres Dumai guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada Kamis, 16 April 2026, para Kapolsek di wilayah huk
Menuju Pasar Ekspor: Kisah Sukses Kolaborasi Pucuk Rebung - PHR Berdayakan UMKM Riau
PEKANBARU-Transformasi besar tengah berlangsung pada geliat ekonomi lokal Provinsi Riau. Pelaku UMKM yang sebelumnya bergerak sendiri-sendiri tanpa kepastian arah kini berhasil naik kelas melalui wada
Serangan Roket Hizbullah Lukai Sejumlah Tentara Israel di Lebanon Selatan
LEBANON SELATAN â€" Serangan roket yang dilancarkan kelompok Hizbullah dilaporkan melukai lima tentara Israel Defense Forces (IDF), di wilayah Lebanon selatan.Dilansir dari trtworld, Kamis (16/4/
Evakuasi Tahap III, Kemlu RI Pulangkan 45 WNI dari Iran
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI kembali mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran. Dalam evakuasi tahap III ini, sebanyak 45 orang dipulangkan ke Tanah
Satu Terdakwa Kasus Pemerasan Kemnaker Ajukan Diri Jadi Saksi Mahkota
JAKARTA - Salah satu terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajukan diri menjadi saksi mahk
komentar Pembaca
berita Terbaru
Jumat, 17 Apr 2026 10:08
Antisipasi Tindak Kriminal, Polres Dumai Melalui Polsek Jajaran Melaksanakan Penggalangan
Hukrim
Jumat, 17 Apr 2026 09:18
Menuju Pasar Ekspor: Kisah Sukses Kolaborasi Pucuk Rebung - PHR Berdayakan UMKM Riau
Ekbis
Kamis, 16 Apr 2026 20:35
Serangan Roket Hizbullah Lukai Sejumlah Tentara Israel di Lebanon Selatan
Internasional
Kamis, 16 Apr 2026 20:25
Satu Terdakwa Kasus Pemerasan Kemnaker Ajukan Diri Jadi Saksi Mahkota
Nasional
Kamis, 16 Apr 2026 20:23
Helikopter PK-CFX Diduga Jatuh di Perbukitan Terjal Sekadau Kalbar
Nasional
Kamis, 16 Apr 2026 19:38
Dosen Universitas Budi Luhur Dipecat Usai Diduga Lecehkan Mahasiswi
Peristiwa
Kamis, 16 Apr 2026 19:35
Polisi Bongkar Praktik Suntik Gas LPG Subsidi Omzet Rp2,7 Miliar, 11 Orang Ditangkap!
Peristiwa
berita populer
Ribuan Warga Geruduk Polsek Panipahan Rohil Dan Rusak Rumah Bandar Narkoba
Dibaca 720 kali
Penyesuaian Harga BBM Nonsubsidi di April 2026, Ini Kabar Terbaru dari Bahlil
Dibaca 419 kali
Ini Dia Pejabat Polres Rohil Yang di Sertikjabkan, Kasartreskrim di Tempati Kris Tofel
Dibaca 369 kali
Bareskrim Minta Korban Penipuan Dana Syariah Indonesia Ajukan Ganti Rugi ke LPSK
Dibaca 353 kali
