Jakarta-Anggota komisi kehutanan DPR dari pemilihan Riau Effendi Sianipar meminta semua pihak tak menghujat pemerintah pusat atas terjadinya masalah asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).  Menurutnya masalah kebakaran hutan dan lahan, bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat, melainkan juga  tanggungjawab seluruh rakyat Indonesia. Jauh lebih penting adalah bagaimana rakyat yang menjadi korban asap dari karhutla.

"Rakyat yang menjadi korban asap karhutla juga harus penyelesaiannya dipikirkan pengobatannya misalnya pengobatan gratis untuk penyakit ISPA dan lainnya, " ujar Effendi Sianipar di gedung DPR Jakarta, (22/9).

Selain korban inspeksi saluran pernafasan akut (ISPA), politisi dari PDI Perjuangan itu juga meminta semua pihak memikirkan bagaimana pedagang harus meliburkan diri akibat asap karhutla. Karena itu sudah saatnya semua pihak menjaga kebakaran hutan secara serius. "Para pedagang yang tak bisa berdagang karena asap itu, bagaimana menutupi dapurnya dan kehidupan anak istrinya? Itu yang dilupakan semua orang, " katanya.

Masalah karhutla sudah serius karena sudah ada pihak-pihak yang dipidana. Effendi mengajak semua pihak mendukung secara moral pemerintah untuk menuntaskan soal kebakaran ini selama dua pekan. "Jika ada petunjuk atau data-data menyangkut karhutla serahkan ke kepolisian dan kejaksaan, " ujarnya.

Sementara senator dari provinsi Riau Abdul Gafar Usman mendesak pemerintah pusat menuntaskan masalah asap di Riau.ilayah provinsi Riau diselimuti kabut asap akibat persoalan sama yang menjadi langganan setiap tahunnya, bahkan sudah berlangsung beberapa tahun terakhir sejak 18 tahun lalu akibat karhutla.

Akibat bencana tersebut, tidak sedikit kerugian secara materi, gangguan kesehatan masyarakat hingga terganggunya aktivitas perkenomian,  pendidikan dan sektor lainnya di negeri lancang kuning.

Menanggapi persoalan tersebut, anggota DPD RI asal Provinsi Riau Abdul Gafar Usman meminta kepada semua pemangku kepentingan (stakeholder). Mulai dari pemerintah daerah kabupaten/kota, provinsi, pusat hingga pihak swasta saling besinergi melihat kejadian ini dan melakukan upaya-upaya kongkrit,  serius dan komprehensif sehingga ke depan bencana asap yang mengancam keselamatan masyarakat ini tidak terjadi lagi.

"Jangan dianggap bencana (asap) ini adalah persoalan daerah yang setiap tahun terus ada, tapi lebih kepada masalah nasional. Bahkan akibatnya berdampak ke dunia Internasional, " ujarnya.

Karena itu kata Gafar, semua pihak terutama pemrintah pusat turun tangan, tidak hanya dalam menanggulanginya, tapi juga mencegah san melakukan langkah-langkah antisipasi sejak awal yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Gafar mengaku sudah menyurati secara resmi pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan instansi terkait lainnya agar turut memberikan perhatian serisu sesuai kewenangan yang dimiliki. Menurut dia, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak bisa menanggulangi masalah asap di Riau termasuk upaya-upaya pencegahan sejak awal sebelumnya musim datangnya kemarau.

"Asap tidak menyangkut teknis saja, tetapi juga politik dan wibawa bangsa dan negara di dunia internasional. Tidak ada istilah tidak bisa menghadapi, makanya kita minta pemerintah untuk menyelesaikan persoalan asap ini dengan tuntas" tegas mantan Kepala Kanwil Kemenag Riau itu.

Secara terpisah, Wakil Ketua MPR Mahyudin meyakini Pemda yang daerahnya mengalami musibah asap karhutla tak akan mampu mengatasinya. Sebab luasnya lokasi kebakaran dan tersebar menjadikan masalah tersendiri bagi Pemda yang kesulitan dalam peralatan kebakaran.

"Anggaran daerah tak akan kuat untuk menanggulangi, pusat harus turun untuk memadamkan asap. Karena pusat memiliki segalanya baik peralatan, anggaran dan kewenangan, " katanya.

lai dari pemerintah daerah kabupaten/kota, provinsi, pusat hingga pihak swasta saling besinergi melihat kejadian ini dan melakukan upaya-upaya kongkrit,  serius dan komprehensif sehingga ke depan bencana asap yang mengancam keselamatan masyarakat ini tidak terjadi lagi.

"Jangan dianggap bencana (asap) ini adalah persoalan daerah yang setiap tahun terus ada, tapi lebih kepada masalah nasional. Bahkan akibatnya berdampak ke dunia internasional, " ujarnya.

Karena itu kata Gafar, semua pihak terutama pemrintah pusat turun tangan, tidak hanya dalam menanggulanginya, tapi juga mencegah san melakukan langkah-langkah antisipasi sejak awal yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Gafar mengaku sudah menyurati secara resmi pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan instansi terkait lainnya agar turut memberikan perhatian serisu sesuai kewenangan yang dimiliki. Menurut dia, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak bisa menanggulangi masalah asap di Riau termasuk upaya-upaya pencegahan sejak awal sebelumnya musim datangnya kemarau.

"Asap tidak menyangkut teknis saja, tetapi juga politik dan wibawa bangsa dan negara di dunia internasional. Tidak ada istilah tidak bisa menghadapi, makanya kita minta pemerintah untuk menyelesaikan persoalan asap ini dengan tuntas" tegas mantan Kepala Kanwil Kemenag Riau itu.

Secara terpisah, Wakil Ketua MPR Mahyudin meyakini Pemda yang daerahnya mengalami musibah asap karhutla tak akan mampu mengatasinya. Sebab luasnya lokasi kebakaran dan tersebar menjadikan masalah tersendiri bagi Pemda yang kesulitan dalam peralatan kebakaran.

"Anggaran daerah tak akan kuat untuk menanggulangi, pusat harus turun untuk memadamkan asap. Karena pusat memiliki segalanya baik peralatan, anggaran dan kewenangan, " katanya.(J.prasetyo) Sosial