pekanbaru.tribunnews.com

PEKANBARU - mantan Gubernur Riau Rusli Zainal untuk pertama kali setelah bebas menghadiri acara resmi pemerintah.

Rusli Zainal hadir di acara sidang paripurna istimewa DPRD Riau dalam rangka HUT Riau ke 65 Selasa (9/8/2022).

Rusli Zainal tiba didampingi istrinya Septina Primawati dan sejumlah keluarga termasuk Sekwan DPRD Riau Joni Irwan.

Dengan mengenakan baju Melayu berwarna hitam dan peci hitam, Rusli tiba di gedung DPRD Riau.

Pejabat yang hadir pun antusias menyambut Gubernur dua periode itu, bahkan ASN berebut salam dengan mantan Ketua Golkar Riau itu.

Selain Rusli Zainal Hadir juga sejumlah mantan Gubernur Riau Saleh Djasit, Wan Abubakar, dan sejumlah Bupati serta Walikota juga terlihat hadir.

Hingga berita ini diturunkan pantau tribun terlihat suasana sidang paripurna dijaga ketat, setiap tamu yang masuk melewati pemeriksaan .

HUT ke 65 Tahun Provinsi Riau, Bertabur Doa dan Harapan

Pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan II tahun 2022 bangkit naik diangka 4,88 persen. Ini menjadi kado istimewa bagi Provinsi Riau yang merayakan hari jadinya ke 65 tepat pada 9 Agustus 2022.

Pertumbuhan ekonomi Riau ini ditopang dari sektor industri pengolahan yang didominasi oleh komoditi turunan kelapa sawit yang tumbuh sebesar 26,19 persen, pertambangan dan penggalian kontribusi sebesar 24,4 persen, selanjutnya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan kontribusi sebesar 24,34 persen.

“Komoditi unggulan kita yakni kelapa sawit sebagai penopang utama perekonomian Provinsi Riau dan aktivitas masyarakat sudah mulai normal kembali,” kata Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, Senin (8/8/2022).

Selain pertumbuhan ekonomi, capaian realisasi investasi di Provinsi Riau jugq cukup menggembirakan. Tahun 2021 sebesar Rp. 53,02 triliun. Riau peringkat 5 nasional dan peringkat 1 di luar pulau Jawa.

Capaian realisasi investasi tersebut mencapai 107,98 persen dari target yang telah ditetapkan kepada Provinsi Riau untuk tahun 2021, yaitu sebesar Rp 49,1 Triliun dengan serapan Tenaga Kerja sebanyak 61.388 orang.

Untuk tahun 2022, telah ditetapkan target sebesar Rp 60,46 Triliun kepada Provinsi Riau, dan saat ini realisasi Investasi sampai dengan triwulan 2 (Januari - Juni 2022) telah mencapai 73,41 persen dari target 60,46 Triliun.

Riau berada pada peringkat 5 nasional dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 44,4 Triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 32.385 orang.

Keunggulan Provinsi Riau juga dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar kelima di Indonesia atau terbesar pertama di luar pulau Jawa, dengan kontribusi sebesar 5, 22 persen terhadap PDB nasional.

Sementara untuk capaian indikator makro pembangunan Provinsi Riau tahun 2021, tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2021 sebesar 72,94 poin kategori tinggi atau peringkat ke tujuh secara nasional, capaian ini meningkat sebesar 0,23 poin dibandingkan tahun 2020.

"Tingkat kemiskinan Provinsi Riau juga menurun. Tahun 2022 ini, sampai Maret lalu sebesar 6,78 persen. Turun jika dibandingkan di priode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 7,12 persen," katanya.

Demikian pula halnya dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Riau sebesar 4,40 persen (per Februari 2022) lebih rendah dari capaian Nasional sebesar 5,83 persen.

Kemudian, pada tahun 2021 indeks daya saing daerah Provinsi Riau dengan capaian 2,9890 poin (kategori tinggi) meningkat dibandingkan pada tahun 2020 yang mencapai 2,2399 poin (kategori sedang).

Untuk Indek Kebudayaan Provinsi Riau, pada tahun 2019 berada pada peringkat ke 7 Nasional dan pada tahun 2020 pada peringkat 4 Nasional.

Selanjutnya, dalam upaya peningkatan kemandirian desa, Pemerintah Provinsi Riau terus berkomitmen memberikan Bantuan Keuangan terhadap 1.591 desa yang dimulai dari tahun 2019 hingga saat ini.

Dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, sehingga diharapkan lebih banyak terwujudnya desa mandiri.

Seperti diketahui, sebelum adanya program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada desa, jumlah desa Mandiri di Provinsi Riau tahun 2019 hanya sebanyak 10 desa, desa maju sebanyak 163 desa, desa berkembang sebanyak 951 desa dan desa tertinggal sebanyak 422 desa, dan desa sangat tertinggal 45 desa.

“Namun setelah adanya program BKK kepada desa pada tahun 2022 ini , jumlah desa mandiri bertamba menjadi sebanyak 159 desa, desa maju sebanyak 517 desa, desa berkembang sebanyak 805. Kemudian desa tertinggal menurun menjadi 87 desa dan desa sangat tertinggal menurun menjadi 24 desa,” kata Gubri.

Jika dilihat dari perkembangan Indeks Desa Membangun, perkembangan desa maju dan desa mandiri mengalami penambahan yang signifikan jika dilihat dari tahun 2019 hingga 2022, dengan rata-rata pertumbuhan desa maju sebesar 48,59 persen per tahun, sedangkan untuk kategori desa mandiri tumbuh sebesar 211,0 % per tahun.

Demikian juga halnya dengan perkembangan BUMDesa di Provinsi Riau. Pada tahun 2018, jumlah BUMDesa di Provinsi Riau sebanyak 1.192 BUMDesa, dan belum dilakukan klasifikasi. Setelah program Bantuan Keuangan Khusus kepada desa diluncurkan pada tahun 2019 hingga saat ini, perkembangan BUMDesa pada tahun 2022 meningkat menjadi 1591 BUMDesa dengan klasifikasi BUMDesa Maju sebanyak 202.

Kemudian, BUMDesa berkembang sebanyak 386, BUMDesa Tumbuh sebanyak 442 dan BUMDesa Dasar 561 Unit.

“Saat ini hanya dua Provinsi yakni Riau dan Jawa Tengah yang telah melaksanakan klasifikasi keberadaan BUMDesa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDesa,” katanya.

Ditengah sejumlah capaian tersebut Gubri tidak menapikan masih banyak kekurangan yang perlu di perbaiki. Pihaknya tidak ingin timnya berpuas dengan apa yang telah di capai.

"Momentum HUT ke 65 Provinsi Riau tersebut, banyak harapan dan doa yang disampaikan. Baik oleh para tokoh dan masyarakat untuk kemajuan Riau kedepannya," ujarnya.