Riausky.com

PEKANBARU- Program Keluarga Harapan di Riau mandeg, Menteri Sosial Tri Rismaharini sampai marah kepada  kepala dinas sosial kabupaten dan dan tenaga pendamping. 

Penyebab kemarahan Risma adalah karena ternyata banyak ditemukan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Riau yang tidak terdistribusi.

Mensos langsung mempertanyakan ke pendamping PKH dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota, apa yang menjadi persoalan bantuan bagi masyarakat miskin itu tidak terealisasi. 

Setidaknya ada lima kabupaten/kota yang diundang untuk memaparkan pendistribusian PKH dan BST, yakni Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Indragiri Hilir. Dalam hasil pemaparan pendamping ternyata realisasi PKH tahap I dan II rendah. 

Totalnya dari 72.766 keluarga penerima manfaat (KPM) di lima daerah tersebut, pada tahap I terdapat 74 KPM tidak terdistribusi dan 202 KPM tidak bertransaksi. Sedangkan, pada tahap II, terdapat 822 KPM tidak terdistribusi dan 2.662 KPM tidak bertransaksi.

"Ini persoalannya banyak kartu yang belum didistribusikan dan terblokir. Kok bisa belum didistribusikan, dimana kartunya sekarang? Saya minta hari ini juga didistribusikan, yang diblokir segara buka blokirnya. Bapak dosa lho kalau tidak menyalurkan, ini hak orang miskin," kata Risma saat menggelar pertemuan dengan Kepala dinas sosial kabupaten kota di Riau, pendamping PKH, perwakilan dari pihak perbankan dan PT POS. 

Risma menegaskan, dirinya tidak mau tahu alasan yang disampaikan para pendamping dan Kepala Dinsos terkait. Sebab rata-rata alasannya tidak ada transaksi karena sulitnya akses untuk pengambilan bantuan ke daerah terisolir. 

Atas kondisi itu Mensos sempat marah, karena masih banyak dana PKH tidak tersalurkan dengan baik kepada masyarakat. Karena itu ia meminta agar semua pihak yang berkepentingan alam penyaluran bantuan PKH untuk segera menyelesaikan penyaluran dalam pekan depan. 

"Percuma saja kita anggarkan kalau dananya tidak disalurkan ke masyarakat," katanya.

Terkait dengan penerima bantuan sulit melakukan transaksi, Mensos Risma memberi solusi agar pihak penyalur yakni perbankan yang ditugaskan untuk penyaluran bantuan untuk jemput bola, dan agar bantuan diserahkan secara langsung untuk daerah yang jauh untuk transaksi, seperti di Kecamatan Kateman dan Guntung. 

"Kasian Pak. Kalau masyarakat pergi dan balek harus mengeluarkan Rp200 ribu untuk transportasi. Ini nggak manusiawi. Nanti penyalurannya kita buat per enam bulan untuk daerah-daerah yang sulit itu," katanya. 

Dalam kunkernya, Mensos melakukan pertemuan di Hotel Arya Duta  Pekanbaru membahas realisasi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di 12 kabupaten/kota se-Riau. Termasuk realisasi Bantuan Sosial Tunai (BST) di Riau dari Kemensos. 

Selain itu, Mensos dalam kunjungan kerja (Kunker) ke Riau juga meresmikan Sentra Kreasi Anak dan penyerahan bantuan atensi Bantuan, termasuk bantuan Stimulan KPM PKH Graduasi, bantuanProkes Covid-19, serta bantuan Prokus untuk Karang Taruna secara Simbolis di BRSAMPK Rumbai.