RAJAAMPAT - Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengkategorikan ibukota Raja Ampat, Waisai, sebagai kota kecil terkotor di Indonesia. Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati protes dengan status itu.

"Pemerintah daerah tidak puas atas penilaian tersebut karena indikator yang penilaian bukan merupakan tolak ukur yang menjadi rekomendasi Pemkab Raja Ampat untuk masuk dalam penilaian Adipura tersebut," kata Bupati di Waisai, Papua Barat, sebagaimana dikutip dari Antara, Jumat (22/2/2019).

Meskipun tidak sesuai kenyataan, namun penilaian tersebut menjadi motivasi dan dorongan bagi pemerintah daerah lebih optimis untuk memerangi sampah di Waisai ibukota Raja Ampat.
Ia menjelaskan daerah yang diikutsertakan dalam penilaian Adipura adalah daerah yang infrastruktur pendukung memadai dan instansi pengelolaan sampah benar-benar mampu mengelola sampah dengan baik.

Instansi teknis yang menangani sampah di Kabupaten Raja Ampat baru terbentuk dua tahun lalu, dan baru bergerak di lapangan satu tahun sehingga Raja Ampat belum layak diusulkan untuk mendapat penilaian Adipura tersebut.
Karena itu, kata Bupati, penilaian Kementerian LHK bahwa Waisai adalah kota kecil terkotor di Indonesia perlu diklarifikasi karena tidak sesuai kenyataan.

"Pengelolaan sampah di Waisai sudah berjalan baik dan tidak kotor seperti penilaian Adipura oleh Kementrian KLH," tambah dia.


Traveler