(FotoGoriau.com)
SELATPANJANG â€" Bayang-bayang angka kemiskinan yang masih berada di level 20,51 persen menjadi sorotan utama dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 Kabupaten Kepulauan Meranti. Bagi daerah kepulauan ini, angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan peringatan keras bahwa pembangunan harus diarahkan lebih tajam dan berdampak nyata.
Musrenbang yang digelar serentak di sembilan kecamatan itu menjadi momentum evaluasi sekaligus penegasan bahwa pola pembangunan tidak boleh berjalan seperti biasa. Tingginya angka kemiskinan menunjukkan masih adanya ketimpangan akses, keterbatasan layanan dasar, serta tantangan geografis yang belum sepenuhnya teratasi.
Bupati Kepulauan Meranti melalui Sekretaris Daerah Sudandri Jauzah, saat membuka Musrenbang RKPD 2027 yang dirangkaikan dengan Rembuk Stunting Kecamatan di Aula Kantor Camat Tebingtinggi, Kamis (12/2/2026), menekankan bahwa perencanaan tahun 2027 harus benar-benar menyentuh akar persoalan masyarakat.
Mengusung tema Pemantapan Pembangunan untuk Penguatan Daya Saing, Ekonomi Inklusif, Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi, pemerintah daerah berupaya menggeser orientasi kebijakan agar tidak semata mengejar pertumbuhan, melainkan memastikan manfaatnya dirasakan secara merata.
"Ditegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin pemerataan, keberlanjutan serta ketahanan sosial dan lingkungan," ujar Sudandri.
Ia menilai, angka kemiskinan 20,51 persen pada 2025 merupakan tantangan besar yang harus dijawab dengan kebijakan terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Kondisi geografis kepulauan serta keterbatasan infrastruktur menjadi faktor yang tak bisa diabaikan dalam merumuskan strategi pengentasan kemiskinan.
Selain persoalan ekonomi, kualitas sumber daya manusia turut menjadi perhatian serius. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Kepulauan Meranti tercatat 18 persen. Meski lebih rendah dibanding angka kemiskinan, masalah ini dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan masa depan generasi daerah.
"Pelaksanaan rembuk stunting ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan lintas program, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, hingga peran aktif masyarakat," katanya.
Dalam forum tersebut, usulan pembangunan diharapkan lebih selektif dan tepat sasaran, terutama pada infrastruktur dasar dan program pemberdayaan yang menyentuh kelompok miskin dan rentan. Setiap alokasi anggaran dituntut mampu memberi dampak konkret terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup warga.
Pemkab juga mendorong penguatan potensi ekonomi lokal di wilayah perdesaan sebagai strategi membangun kemandirian dan daya saing. Pendekatan ini dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi tidak terpusat, melainkan tumbuh dari basis masyarakat itu sendiri.
Kepala Bappedalitbang Kepulauan Meranti, Abu Hanifah, menegaskan bahwa Musrenbang dan Rembuk Stunting bukan sekadar agenda administratif, melainkan wadah partisipatif untuk merumuskan langkah pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
"Keluaran yang diharapkan adalah terhimpunnya saran, masukan dan usulan pembangunan tingkat kecamatan yang akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan daerah, khususnya RKPD Kepulauan Meranti tahun 2027," ujarnya.
Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali serta Anggota Komisi II DPRD Fauzi, menandai komitmen bersama untuk menjadikan penurunan angka kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan Meranti kedepan. (Grc)
Sumber: GoRiau.com
Peristiwa