JAKARTA - Guna menjaga kesinambungan program jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pemerintah akan melakukan penambahan penyertaan modal Negara (PMN).

Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada 29 Desember 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal BPJS Kesehatan.

Menurut PP itu, Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam BPJS Kesehatan, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 yang digunakan untuk menambah aset bersih Dana Jaminan Sosial Kesehatan.

"Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud sebesar Rp6,82 triliun ," bunyi Pasal 2 ayat (2) PP tersebut seperti dilansir dari Setkab, Kamis (12/1/2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2016 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 29 Desember 2016 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. (okezone.com)
Ekbis