Okezone.com

ilustrasi

JAKARTA-Dalam rangka melistriki 2.500 desa yang belum menikmati listrik, pemerintah terbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 38 Tahun 2016. Aturan ini menjadi payung hukum untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta dan koperasi dapat mengelola suatu wilayah usaha yang belum terjangkau oleh pemegang wilayah usaha lainnya.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menuturkan, PT PLN (Persero) hanya mampu melistriki 500 desa yang belum menikmati listrik. Masih ada 2.000 desa lagi yang belum karena itu diluncurkanlah Permen ESDM sebagai penanggung jawabnya.

"500 desa mampu PLN kerjakan, sisanya 2.000 ini kita harapkan dengan permen 38 ini BUMN, BUMD, koperasi, dunia usaha boleh menjadi IPP (Independent Power Producer). Ini kita harapkan kalau ini bisa mengusaha," ujarnya dalam acara coffee morning, di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin (16/1/2017).

Jika hanya PLN yang dibebankan untuk membangunpembangkit hal tersebut tidak adil. Karena itu dunia usaha perlu masuk di sini supaya dapat turut membangun transmisi dan distribusi listriknya.

"Kita menyadari seandainya dunia usaha menjadi IPP tanpa transmisi distribusi harga jual pembangkit 7-8 sen. Mungkin kita akan lebih mahal gimana? Hal-hal ini yang akan kita lihat lagi," ujarnya.

Terbitnya Permen ESDM No.38 tahun 2016 diharapkan semua cost semurah mungkin tanpa hilangkan kualitas. Jangan sampai dalam membangun pembangkitnya setengah-setengah. "Kita berharap oke dengan apa yang kita bangun," tandasnya. (okezone.com)