JAKARTA - Freeport McMoran menyebut bahwa izin operasi yang sah bagi PT Freeport Indonesia adalah Kontrak Karya (KK). Pasalnya, dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara tahun 2009 menyatakan bahwa KK tetap sah berlaku selama jangka waktunya.

Menurut Presiden Direktur Freeport McMoran Inc Richard C Adkerson, berdasarkan perizinan KK, Freeport Indonesia telah melakukan investasi sebesar USD12 miliar dan sedang melakukan investasi sebesar USD15 miliar guna mengembangkan cadangan bawah tanah. Tak hanya itu, Freeport Indonesia juga telah membangun suatu kegiatan usaha dengan 32.000 tenaga kerja Indonesia.

Berdasarkan KK yang telah dijalankan sejak 1991, Richard menyebut, pemerintah Indonesia telah menerima 60% manfaat finansial langsung dari operasi perusahaan tambang, seperti dari pajak, royalti, dan dividen yang telah dibayarkan dengan jumlah melebihi USD16,5 miliar.

"Sedangkan Freeport-McMoRan telah menerima USD108 miliar dalam bentuk dividen. Pajak, royalti, dividen di masa mendatang yang akan dibayarkan kepada pemerintah hingga 2041 diperkirakan melebihi USD40 miliar," tuturnya di Fairmont Hotel, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Atas dasar tersebut, orang nomor satu Freeport ini menyayangkan keputusan pemerintah melalui aturan baru perizinan ekspor konsentrat dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017. Padahal, kata Richard selama ini hukum Indonesia mencerminkan prinsip hukum yang diterima secara internasional.

Sesuai kebijakan pemerintah, Freeport yang sebelumnya mengacu kepada KK, diharuskan beralih ke bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Bahwa suatu kontrak memaparkan UU bagi pihak-pihak yang berkontrak tersebut dan kontrak tidak dapat diubah atau diakhiri secara sepihak, meskipun berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang diterbitkan kemudian," tuturnya. (Okezone.com)
Ekbis