Pasalnya, diakui Hanif akan ada beberapa TKA yang masuk ke Indonesia seiring adanya pembangunan proyek infrastruktur, namun tidak dalam jumlah besar.

"Kalau istilahnya bukan pembatasan tapi pengendalian, itu bukan dari segi jumlah. Tapi bahwa yang masuk itu hanya skill (punya keahlian). Yang unskill enggak boleh," kata Hanif di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/9/2015).

"Pertanyaannya gimana kalau yang skill jadi kuli? Itu pelanggaran, kalau pelanggaran itu kita tindak, berarti kasus kan namanya ada. Jangan juga satu dua kasus kemudian digeneralisir. Kan jadi enggak benar," sambungnya.

Menurut Hanif, pemerintah pun mempunyai regulasi yang cukup ketat dalam menerima TKA yang bekerja di Indonesia. Terpenting adalah mempunyai skill dan sesuai kebutuhan.

"Sebagai dasar melakukan verifikasi. Paling sederhana begini, kalau kamu punya uang Rp50 triliun investasi di Thailand untuk bangun jembatan, akan bawa orang Indonesia enggak? Bawa pasti. Itu sesuatu yang pasti, butuh 5.000 pegawai, apa semuanya dari Indonesia? Ya nggak mungkin, pasti kan hanya beberapa ratus, yang hanya kualifikasi yang terjaga. Pemerintah masih punya kendali yang sangat baik," tukasnya.