SEMARANGRibuan koperasi yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah kondisinya kini tidak aktif. Selain tidak bisa berkembang, sebagian koperasi tersebut dinilai abal-abal.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan jumlah koperasi yang tidak aktif mencapai 3.859 unit. Ribuan koperasi itu harus ditutup karena keberadaannya sudah tidak aktif lagi.

"Saya minta didata ulang, berapa koperasi yang ada. Kalau sudah almarhum, delete saja. Kalau yang sudah sukses, bisa ditampilkan bagaimana caranya sukses," kata Ganjar di Semarang.

Ganjar meminta agar dilakukan validasi data jumlah koperasi di Jawa Tengah, baik yang menjadi kewenangan provinsi maupun kabupaten dan kota. Koperasi yang tidak aktif itu karena kondisinya ada yang karena tak bisa berkembang dan ada pula yang abal-abal.

"Maka, perlu adanya pendataan ulang apakah koperasi yang terdaftar masih aktif ataukah sudah tutup," ujarnya.

Menurut Ganjar, perlu ada validasi data koperasi. Kemudian dikelompokkan, mana saja yang maju, sedang berkembang, termasuk besar kecilnya koperasi tersebut. "Supaya kita bisa memantau terus menerus apa yang terjadi di perkoperasian di Jateng. Selanjutnya apa yang bisa dibantu, entah permodalan maupun akses pemasaran, mana yang sudah modern dan masih kecil," katanya.

Mantan anggota DPR ini mengaku belum lama ini dia bertemu dengan pihak swasta yang peduli dengan perko - perasian di Jateng. Bahkan, yang bersangkutan sanggup memberi pelatihan dan pembiayaannya.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Jateng Ema Rachmawati menargetkan validasi data koperasi di Jateng tuntas pertengahan tahun ini. "Hingga kini ada 28.460 koperasi yang tersebar di Jawa Tengah," ujarnya.

Banyak faktor yang menyebabkan koperasi mati suri. Di antaranya longgarnya regulasi pendirian koperasi namun pengawasan masih kurang, manajemen organisasi, dan manajemen usaha. "Yang paling banyak ber masalah itu biasanya Koperasi Simpan Pinjam (KSP)," kata Ema.

Dari aspek pengawasan, Ema mengakui masih minim. Sebab, di provinsi saja hanya ada tiga orang staf pengawas yang harus mengoordinasi sekitar 200 koperasi per orangnya. Sementara di kabupaten dan kota hanya ada satu orang yang mengawasi antara 600-1.500 koperasi. "Idealnya satu orang mengawasi maksimal 50 koperasi," ucapnya.

Selain itu, pendampingan dari pemerintah diakui belum maksimal. Maka, dia bertekad akan memperbaiki sistem pendampingan dan pengawasan seperti di sektor ketenagakerjaan. "Soal pendampingan, kita lagi review kurikulumnya," tandas Ema. (Okezone.com)
Ekbis