Senin, 22 Jun 2026
  • Home
  • Ekbis
  • Forum Yayasan dan UMKM MBG Riau Minta Kepastian bagi Mitra dan Kelanjutan Pembangunan SPPG

Forum Yayasan dan UMKM MBG Riau Minta Kepastian bagi Mitra dan Kelanjutan Pembangunan SPPG

PT.SPIRIT INTI MEDIA
Senin, 22 Jun 2026 08:37
PEKANBARU- Di tengah berbagai dinamika dan polemik yang mengiringi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional, mulai dari dugaan kasus korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), kebijakan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, hingga terbitnya Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 yang menuai keberatan dari sejumlah mitra pelaksana, Forum Silaturrahmi Yayasan Mitra dan UMKM Program MBG Provinsi Riau menyampaikan sejumlah pandangan dan rekomendasi kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan program strategis tersebut.

Taklimat yang disampaikan di Pekanbaru, Minggu (21/6/2026), menegaskan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program MBG yang dinilai memiliki dampak besar terhadap pembangunan sumber daya manusia, pengentasan stunting, peningkatan kualitas gizi masyarakat, hingga penguatan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, pelaku UMKM dan berbagai mitra daerah.


Presidium Forum Silaturrahmi Yayasan Mitra dan UMKM MBG Riau, Riza Zuhelmy, mengatakan pihaknya mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, penegakan hukum yang profesional, objektif dan transparan sangat penting untuk menjaga integritas serta kredibilitas Program Strategis Nasional MBG.



"Kami mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Jika ada dugaan pelanggaran, harus diusut secara tuntas. Namun di sisi lain, program MBG yang memberikan manfaat besar kepada masyarakat juga harus tetap berjalan dan tidak boleh terganggu," kata Riza.


Poin kedua yang disampaikan forum adalah dukungan terhadap kebijakan moratorium atau penghentian sementara persetujuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru sebagai bagian dari upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Meski demikian, forum menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh menghambat penyelesaian SPPG yang sebelumnya telah memperoleh persetujuan dari BGN.


Riza menjelaskan, forum mendesak BGN untuk melanjutkan seluruh tahapan pembangunan SPPG yang telah mendapatkan approval, baik yang masih berada pada tahap persiapan, survei lapangan, verifikasi, penunjukan kepala SPPG maupun proses administrasi lainnya. Menurutnya, kepastian tersebut sangat penting karena banyak yayasan dan mitra telah mengeluarkan investasi yang tidak sedikit.


"Banyak mitra yang sudah membangun fasilitas, melakukan pengadaan sarana dan bahkan mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Karena itu kami meminta adanya kepastian agar investasi yang telah dikeluarkan tidak menjadi sia-sia," imbuhnya.


Forum juga mendesak BGN untuk meninjau kembali Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 terkait penyesuaian operasional SPPG pada masa libur. Menurut forum, terdapat sejumlah ketentuan dalam surat edaran tersebut yang dinilai tidak sejalan dengan petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama yang sebelumnya telah ditetapkan antara BGN dan yayasan pelaksana.



Ketua DPW GAPEMBI Riau, H. Suharni Hasan, menilai perubahan kebijakan harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan investasi. Ia berharap setiap penyusunan kebijakan baru melibatkan asosiasi maupun forum yayasan dan mitra yang selama ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program MBG di daerah.


Selain persoalan investasi, forum juga menyoroti potensi terganggunya pemenuhan gizi bagi kelompok sasaran non-sekolah, seperti balita, ibu hamil dan ibu menyusui selama periode libur. Menurut Riza, kelompok tersebut tetap membutuhkan intervensi gizi secara berkelanjutan sehingga diperlukan formulasi kebijakan yang tidak menghentikan layanan kepada penerima manfaat.


Forum dalam taklimatnya turut menyatakan dukungan terhadap langkah BGN menerapkan sistem grading atau pemeringkatan kinerja SPPG. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi instrumen evaluasi yang objektif untuk mengukur kepatuhan, kualitas layanan dan kelayakan operasional setiap SPPG sehingga pembinaan dapat dilakukan secara lebih terarah.


Perwakilan supplier UMKM, Deni Satriadi, mengatakan program MBG telah membuka peluang usaha baru bagi pelaku UMKM lokal. Karena itu, ia berharap tata kelola yang dibangun ke depan mampu memberikan kepastian usaha bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok program tersebut.


Sementara itu, investor SPPG terpencil, Juanda, menegaskan pentingnya keberlanjutan pembangunan SPPG di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Menurutnya, wilayah terpencil di Provinsi Riau membutuhkan perhatian khusus karena kondisi geografis yang menuntut biaya operasional dan investasi lebih besar dibanding wilayah perkotaan.


Senada dengan itu, mitra SPPG aglomerasi Anggi Putra, Dedy A. Saputra dan Annisa Armarosa berharap pemerintah melalui BGN dapat membangun mekanisme perlindungan investasi terhadap perubahan kebijakan yang berpotensi merugikan mitra. Mereka juga mendorong adanya kajian dampak sebelum dilakukan perubahan skema operasional maupun pembiayaan program.


Menutup taklimat tersebut, Forum Silaturrahmi Yayasan Mitra dan UMKM MBG Provinsi Riau kembali menegaskan dukungan penuh terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Program Strategis Nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Forum menilai program tersebut merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan target Indonesia Emas 2045 sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (Tribunpekanbaru.)

Sumber: https://pekanbaru.tribunnews.com/riau-region/1107830/forum-yayasan-dan-umkm-mbg-riau-minta-kepastian-bagi-mitra-dan-kelanjutan-pembangunan-sppg

komentar Pembaca
berita Terbaru

Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak