Geger Transaksi Gelap Emas Ilegal Nyaris Rp1.000 Triliun, Aliran Dana Tembus Pasar Dunia

Berita

Geger Transaksi Gelap Emas Ilegal Nyaris Rp1.000 Triliun, Aliran Dana Tembus Pasar Dunia

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Jumat, 30 Jan 2026 16:26

JAKARTA �" Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai bereaksi terhadap temuan fantastis Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai perputaran uang haram dari tambang emas ilegal. Angka transaksi gelap yang mencapai Rp992 triliun tersebut kini menjadi fokus pemerintah untuk ditelusuri alirannya.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung mengaku tengah melakukan konfirmasi intensif dengan pihak PPATK guna membedah data transaksi yang mencengangkan tersebut. Pemerintah berambisi menarik kembali hak negara yang hilang akibat praktik lancung di sektor pertambangan.

"Kami lagi konfirmasi dengan PPATK. Saya sudah ketemu dengan Deputi Analisa dan Pengawasan di PPATK," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (30/1/2026).

Yuliot menjelaskan bahwa jaringan tambang emas ilegal atau PETI ini bekerja dengan sangat rapi melalui beberapa lapis transaksi. Keterlibatan banyak pihak dalam menyamarkan aliran dana menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas terkait.

"Sehingga mana yang menjadi hak negara itu harus bisa diterima oleh negara. Transaksi keuangan kan sangat detail, di layer pertama kedua, atau itu menggunakan pihak-pihak lain," tambahnya.

Sebelumnya, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana membeberkan bahwa perputaran uang nyaris Rp1.000 triliun itu terdeteksi sepanjang periode 2023-2025. Dari total tersebut, sekitar Rp185,03 triliun secara spesifik berkaitan langsung dengan aktivitas tambang tanpa izin di berbagai wilayah seperti Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatera Utara, hingga Jawa.

Ironisnya, hasil bumi yang dijarah secara ilegal ini tidak hanya beredar di dalam negeri, namun juga mengalir deras ke pasar internasional. PPATK mengategorikan praktik ini sebagai kejahatan lingkungan atau Green Financial Crime (GFC) yang sangat merusak.

"Adanya dugaan penambangan emas tanpa izin di berbagai wilayah Indonesia, termasuk distribusi emas ilegal yang tersebar," jelas Ivan dalam laporan strategisnya, Kamis (29/1/2026).

Data PPATK menunjukkan terdapat 27 hasil analisis yang mengarah pada kejahatan lingkungan di sektor tambang dengan nominal transaksi mencapai Rp517,47 triliun. Angka ini menunjukkan betapa masifnya penjarahan sumber daya alam Indonesia yang dilakukan tanpa memberikan kontribusi bagi kas negara.(grc)

Berita

Berita Terkait

Rabu, 18 Mar 2026 16:35

Inisial 4 Anggota Bais Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS

JAKARTA - Komandan Puspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto menjelaskan pihaknya telah menerima empat prajurit yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras ke Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Selasa, 17 Mar 2026 09:19

Haji 2026 Berpotensi Ditunda Imbas Konflik Timur Tengah, MUI: Bangun Optimisme!

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh menyoroti langkah pemerintah yang berencana menunda pemberangkatan jamaah haji 2026 imbas konflik Israel-AS dengan Ir

Senin, 16 Mar 2026 14:32

Rismon Membelot, Roy Suryo Cs Kembali Gugat MK soal UU ITE

JAKARTA - Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa akan kembali mengajukan gugatan baru ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sejumlah pasal di KUHP dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

Sabtu, 14 Mar 2026 10:39

Peristiwa 14 Maret: Bung Hatta Wafat hingga Lahirnya Albert Einstein

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah tercatat terjadi pada 14 Maret di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah wafatnya Wakil Presiden pertama Indonesia, Mohammad Hatta atau Bung H

Sabtu, 14 Mar 2026 10:35

Prabowo Larang Pejabat Gelar Open House Mewah saat Lebaran

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat pemerintah untuk tidak menggelar acara open house secara mewah pada perayaan Idul Fitri 2026. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dal

komentar Pembaca