Haji 2026 Berpotensi Ditunda Imbas Konflik Timur Tengah, MUI: Bangun Optimisme!

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Selasa, 17 Mar 2026 09:19

(FotoOkezone.com)

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh menyoroti langkah pemerintah yang berencana menunda pemberangkatan jamaah haji 2026 imbas konflik Israel-AS dengan Iran.

Ni’am menyarankan pemerintah tetap optimistis agar penyelenggaraan ibadah haji 2026 bisa terlaksana dengan lancar.

"Membangun optimisme dan mempersiapkan fasilitas negara secara baik dan optimal, baik layanan ibadah maupun layanan pendukungnya," kata Ni’am, dikutip Selasa (17/3/2026).

Ni’am mengingatkan agar rencana penundaan tersebut tidak menyurutkan semangat pemerintah untuk mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 2026.

Menurutnya, energi pemerintah di tengah eskalasi di Timur Tengah dalam menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji perlu diarahkan untuk mengoptimalkan layanan.

"Energi perlu diarahkan untuk mengoptimalkan layanan," kata pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah itu.

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan skenario penundaan keberangkatan jamaah haji 2026 jika konflik di kawasan Timur Tengah belum mereda. Langkah ini dipertimbangkan sebagai upaya memprioritaskan keselamatan jamaah Indonesia yang akan berangkat ke Tanah Suci.

Kementerian Agama bersama Kementerian Haji dan Umrah tengah menyusun berbagai opsi pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Salah satu opsi yang disiapkan adalah penundaan keberangkatan apabila situasi keamanan di kawasan Timur Tengah dinilai berpotensi membahayakan jamaah.

Pemerintah menegaskan keputusan tersebut tidak diambil secara sepihak. Pembahasan masih berlangsung bersama DPR RI, sekaligus menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Presiden meminta seluruh pihak terkait menyiapkan sejumlah skenario pelaksanaan haji. Hal ini dilakukan agar pemerintah memiliki langkah antisipatif apabila kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah semakin memburuk.

“Terkait dengan penyelenggaraan haji seperti apa? Apakah kita akan tetap memberangkatkan atau tidak itu tentu atas pertimbangan banyak hal. Yang jelas nanti Presiden akan melihat kondisinya dan kami juga akan memberikan masukan kepada Presiden. Yang jelas tadi keselamatan jamaah yang pertama dan yang utama,” ujar salah satu pejabat terkait.

Pemerintah memastikan keputusan final akan diambil setelah melihat perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan laporan diplomatik serta kondisi lapangan.

Jika situasi dinilai aman, keberangkatan jamaah haji akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Namun jika risiko konflik meningkat dan berpotensi mengancam keselamatan jamaah, pemerintah tidak menutup kemungkinan menunda keberangkatan.

Sumber: (Okezone.com)

Berita

Berita Terkait

Rabu, 18 Mar 2026 16:35

Inisial 4 Anggota Bais Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS

JAKARTA - Komandan Puspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto menjelaskan pihaknya telah menerima empat prajurit yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras ke Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Senin, 16 Mar 2026 14:32

Rismon Membelot, Roy Suryo Cs Kembali Gugat MK soal UU ITE

JAKARTA - Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa akan kembali mengajukan gugatan baru ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sejumlah pasal di KUHP dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

Sabtu, 14 Mar 2026 10:39

Peristiwa 14 Maret: Bung Hatta Wafat hingga Lahirnya Albert Einstein

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah tercatat terjadi pada 14 Maret di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah wafatnya Wakil Presiden pertama Indonesia, Mohammad Hatta atau Bung H

Sabtu, 14 Mar 2026 10:35

Prabowo Larang Pejabat Gelar Open House Mewah saat Lebaran

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat pemerintah untuk tidak menggelar acara open house secara mewah pada perayaan Idul Fitri 2026. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dal

Sabtu, 14 Mar 2026 10:09

Prabowo Tegaskan Semua Kekayaan Alam Milik Bangsa, Bukan Pengusaha!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh kekayaan alam Indonesia pada dasarnya merupakan milik bangsa dan negara, bukan pengusaha. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo m

komentar Pembaca