JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa perlu dilakukan evaluasi terhadap aturan yang dianggap berbelit pada berbagai sektor. Sebab, aturan ini dapat melemahkan daya saing Indonesia di antara negara-negara lainnya di dunia.

"Perlu adanya evaluasi pada aturan yang tidak sinkron satu dengan yang lain yang cenderung membuat urusan jadi berbelit-belit dan menimbulkan multitafsir serta justru melemahkan daya saing kita di dalam kompetisi global," kata Jokowi mengawali rapat terbatas mengenai reformasi hukum di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Selain itu, Jokowi juga minta bahwa pembentukan regulasi baru tidak lagi dilihat sebagai proyek tahunan. Hal ini pun perlu betul-betul diperhatikan agar setiap aturan memiliki landasan yang kuat baik secara konstitusional, sosiologis maupun yang bersifat visioner.

"Saya juga berharap dilakukan penataan database peraturan perundang-undangan, manfaatkan sistem teknologi informasi yang telah berkembang saat ini untuk mengembangkan layanan elektronik regulasi atau e-regulasi," jelasnya.

Diharapkan, reformasi hukum akan lebih memperhatikan mengenai regulasi. Pembenahan dari aspek hulu ke hilir pun perlu dilakukan dalam rangka memenangkan persaingan secara global.

"Saya ingin menegaskan kembali bahwa reformasi hukum tidak hanya menyentuh sisi hilir yang terkait dengan layanan publik. Tapi juga ke hulu yakni pembenahan aspek regulasi, pembenaran aspek prosedur. Untuk itu saya minta agar penataan regulasi juga menjadi prioritas dalam reformasi hukum kali ini," tutupnya.