JAKARTA-Dalam rangka mendukung perkembangan strategis bidang kepelabuhanan, Kementerian Perhubungan menerbitkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) yang sebelumnya telah ditetapkan pada 30 Desember 2016.

Rencana induk pelabuhan tersebut dikeluarkan karena perlunya penataan ulang lokasi dan hierarki pelabuhan berdasarkan perkembangannya. "Regulasi itu dikeluarkan karena perlu dilakukan penataan ulang lokasi dan hierarki pelabuhan serta rencana pengembangannya," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Tonny Budiono di Jakarta akhir pekan lalu. Tonny mengatakan, dengan pemberlakuan keputusan tersebut, Keputusan Menteri Perhubungan KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 745 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dibandingkan dengan keputusan sebelumnya, KP 912 Tahun 2016 berfokus pada rencana, lokasi, dan hierarki pelabuhan serta rencana pengembangannya, sedangkan mengenai rumusan kebijakan pelabuhan nasional secara umum masih relevan dengan kebijakan pemerintahan saat ini. Lebih lanjut Tonny menuturkan, meskipun Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 baru berusia 3 tahun, dengan perkembangan/ perubahan lingkungan strategis khususnya perkembangan di daerah serta perubahan wilayah administratif dalam penyebutan lokasi pelabuhan, dipandang perlu dilakukan review atas rencana induk pelabuhan.

"Beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk melakukan review yaitu pemekaran wilayah provinsi maupun kota/ kabupaten," kata Tonny. (okezone.com)
Ekbis