Rabu, 17 Jun 2026
  • Home
  • Ekbis
  • Rombak Tata Kelola Dapur MBG, BGN Lakukan Audit

Ekonomi,

Rombak Tata Kelola Dapur MBG, BGN Lakukan Audit

PT.SPIRIT INTI MEDIA
Rabu, 17 Jun 2026 10:48
JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur. Keputusan ini diambil untuk mengevaluasi secara menyeluruh tata kelola dapur hingga skema insentif.

Pernyataan ini mengemuka usai rapat tertutup BGN bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). Langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya penyempurnaan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto.

Audit Dapur dan Sinkronisasi Data
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari memastikan momentum libur panjang anak sekolah menjadi waktu yang tepat untuk melakukan perbaikan di segala lini.

"Nah, kemudian internal. Internal kami di BGN pun akan melakukan transformasi ya. Dari mulai SDM-nya, dari mulai tata kelolanya, data itu sangat penting karena itu yang terus terang saya lihat sejak dari awal saya datang, karena tidak mungkin kita membuat kebijakan tanpa data yang jelas. Nah, itu yang masih terus kami perbaiki," ungkap Arum.

BGN menargetkan kondisi operasional di lapangan akan jauh lebih tertata dalam beberapa bulan ke depan.

"Jadi mohon bersabar, tapi target kami memang tadi sudah kami sampaikan juga 1 bulan ini apa, lalu mungkin 3 bulan ke depan itu apa gitu. Tapi yang jelas, kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini, kami akan setop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi gitu ya," jelasnya.

Untuk melancarkan proses ini, tim Pusdatin BGN diturunkan langsung guna mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional (SPPG) serta memperkuat sinergi data lintas kementerian.

"Dan terutama tadi masalah data, saya kawal betul teman-teman Pusdatin kami dan juga kami sudah mulai melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang sebenarnya sudah memiliki data. Hanya mungkin di masa lalu kemarin ada yang versinya, 'Iya BGN yang tidak mau menerima data kami', atau sebaliknya ,'Oh yang mereka tidak kasih. Nah, itu saya yakin sekarang ini adalah program prioritas maka saya yakin dari kementerian lembaga pun akan mendukung kami," papar Arum.

Terkait penghentian sementara operasional dapur selama masa libur, ia membenarkan kebijakan tersebut.

"Iya, setop. Untuk yang semasa libur sekolah sambil kita membenahi gitu," tegasnya.

Wakil Kepala BGN, Trenggono yang turut hadir memberikan penegasan singkat mengenai alasan penyetopan ini.

"Sekolahnya kan libur," timpal Trenggono.

Perombakan Insentif SPPG Rp 6 Juta
Selain pembenahan data, BGN turut mengkaji ulang skema pemberian insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Insentif pukul rata sebesar Rp 6 juta per hari tidak akan lagi diterapkan.

"Iya, iya (evaluasi insentif). Nanti itu termasuk. Setelah data penerima manfaat itu fix, ya, kami harapkan nanti insentifnya nggak fix Rp 6 juta semua kan," ujar Arumsari.

Ia menyoroti kebijakan lama yang dinilai kurang proporsional terhadap variasi jumlah penerima manfaat di setiap daerah.

"Sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya bahwa penerima manfaatnya 1500 pun insentifnya Rp 6 juta, 500 pun (penerima manfaat) Rp 6 juta. Kan yang dulu begitu. Nah kalau nanti kita sudah mengetahui berapa riil penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut misalnya ya. Kan itu dampaknya nanti penata ulangan kan begitu," urainya.

Demi efisiensi, BGN membuka kemungkinan untuk menggabungkan beberapa SPPG di wilayah yang berdekatan.

"Mungkin kita akan gabungkan, bisa jadi ya. Bisa jadi, oh karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini, dan seterusnya. Itu proses yang pasti akan mengikuti proses refocusing," sambungnya.

Fokus utama pemberian insentif ke depan adalah capaian kualitas dan keamanan pangan.

"Nah, kemudian kita akan tetapkan insentifnya tidak begitu lagi dong dan tidak sama juga gitu, tidak sama juga bentuknya. Lalu model dari insentifnya sendiri itu kita akan evaluasi. Bukan sekedar menghasilkan output berapa lalu diberikan itu. Bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanannya, keamanannya, keamanan pangannya terpenuhi," terangnya.

Optimalisasi Aset Motor Listrik dan IT
BGN juga akan menelusuri pemanfaatan aset negara yang telah dianggarkan pada tahun 2025 di era eks Kepala BGN, Dadan Hindayana, termasuk pengadaan motor listrik dengan menggandeng Kejaksaan.

"Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025, termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan, ya. Ini bukan cuma untuk untuk motor lah itu nanti mungkin ada kebijakan tertentu," urai Arumsari.

Penyisiran anggaran akan diperketat pada 2026 guna menghindari pengeluaran ganda untuk fasilitas serupa.

"Tapi poinnya nggak cuma itu, tuh kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT (Internet of Things), CCTV dan sebagainya yang sudah memang sudah terlanjur dibayar dimaksimalkan. Nah, itu salah satu cara juga 2026 kami sisir anggarannya, kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025 kami bilang no. Itu nggak ada lagi di 2026," paparnya.

Segala barang yang telah dibeli menggunakan APBN diwajibkan untuk dioptimalkan.

"Tapi prinsip secara umum saya nggak bicara satu-satu sih, kaos kaki lah, motor lah, apa, enggak. Tapi prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025, karena uang negara sudah keluar harus kita maksimalkan pemanfaatannya itu," tegas Arum.

Refocusing Rp 270 Triliun di 2027
BGN tengah bersiap melakukan penyesuaian target penerima dan pagu anggaran MBG untuk tahun 2027.

"Jadi tadi sebenarnya saya menyampaikan bahwa menurut, itu proses yang biasa ya. Menurut surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas untuk 2027, sebenarnya kami mendapat alokasi pagu itu Rp 270.201.499.678.000 (Rp 270 triliun) itu untuk penerima manfaat 81,5 juta. Itu 2027," kata Arumsari.

Langkah perbaikan ini melibatkan koordinasi intensif dengan Kementerian Kesehatan serta sejumlah institusi lain guna membidik sasaran gizi yang akurat.

"Salah satu langkah perbaikan yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kami sudah berkoordinasi dengan beberapa kementerian yang lain," ujarnya.

Intervensi gizi akan dipusatkan pada masa pertumbuhan yang paling krusial bagi anak.

"Yang intinya adalah memang secara teknis menurut Kementerian Kesehatan intervensi kesehatan gizi sebaiknya dilakukan misalnya teknisnya ya, itu adalah dari usia kandungan sampai dengan 1.000 hari pertama usia kelahiran itu volume otak bisa maksimal, lalu sampai dengan 2 tahun itu nanti ada intervensi gizi, lalu sampai dengan usia selanjutnya," jelasnya.

Meski angka pasti penyesuaian belum dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas, langkah efisiensi dipastikan berjalan.

"Nah, beberapa hal sudah kami exercise, sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi," ucap Arum.

Kebijakan efisiensi ini berpotensi mencoret pelajar SMA dari daftar penerima guna memfokuskan anggaran pada kelompok yang lebih rentan.

"Tujuannya adalah bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai tetapi penerima manfaatnya lebih fokus. Contoh, misalnya lah contoh gampang, untuk SMA ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang, mungkin yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp 100.000, Rp 200.000 gitu ya," paparnya.

"Mungkin yang high class gitu itu tidak perlu lagi. Nah, itu beberapa contoh. Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat," ungkapnya mengakhiri.(goriau)
Sumber: https://www.goriau.com/berita/baca/rombak-tata-kelola-dapur-mbg-bgn-lakukan-audit.html

komentar Pembaca
berita Terbaru

Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak