Sejak Freeport di Papua, Baru Kali Ini Warga Lokal Diperhatikan
Energi
Sejak Freeport di Papua, Baru Kali Ini Warga Lokal Diperhatikan
Sabtu, 13 Jan 2018 12:50
liputan6.com
Jakarta - Pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi langkah
pemerintah pusat yang menyerahkan 10 persen saham PT Freeport Indonesia
setelah divestasi ke Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten
Mimika. Penyerahan saham tersebut ditandai dengan perjanjian kerja sama
yang ditandatangani pada hari ini.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, hal ini sangat membanggakan.
Terlebih, sejak PTFI di Papua, baru kali ini pemerintah pusat memberikan
kepercayaan pada pemerintah daerah.
"Intinya bahwa kita pemerintah provinsi, kabupaten, sejak Freeport
ada di Papua, baru pemerintahan Jokowi yang memberikan kepercayaan pada
rakyat Papua," kata dia di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta,
Jumat (12/1/2018).
Menurut dia, hal itu merupakan perhatian pemerintah pusat ke Papua.
Terlebih, Papua mendapat imbas langsung dari kegiatan usaha PTFI.
"Intinya rakyat di daerah tambang, penduduk asli wilayah itu kena dampak yang harus diperhatikan," tuturnya.
Direktur Utama PT Indonesia Asahan Inalum (Inalum) Budi Gunadi
Sadikin mengatakan, untuk pengambilan saham tersebut akan bekerja sama
dengan badan usaha milik daerah (BUMD). Nantinya, kepemilikan saham
pihak Indonesia atas PTFI tetap 51 persen.
"Jadi, yang penting kita akan kerja sama pemerintah provinsi dan
kabupaten untuk masuk sebagai satu perusahaan bersama ke PTFI. Supaya
tidak dipecah-pecah kepemilikannya. Supaya total kepemilikan Indonesia
tetap merupakan mayoritas. Kalau masuk sendiri-sendiri akibatnya
kepemilikan masing-masing bisa lebih kecil dari kepemilikan dari
Freeport McMoran," jelasnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan, penyerahan 10 persen
saham PTFI ke Papua merupakan bentuk perhatian pemerintah ke daerah.
"Papua bagian daripada otonomi daerah, Papua bagian daripada otonomi
khusus tidak mempermasalahkan, dan jelas pemerintahan Pak Jokowi-lah
memperhatikan Papua. 10 persen itu dari 51 lho dari total yang 51
Indonesia. 100 persen juga 10 persen dapatnya, begitu besarnya,"
ucapnya.
Pemda Resmi Kuasai 10 Persen Saham Freeport
Suasana
penandatangan perjanjian Pemerintah Pusat, Pemprov Papua, Pemkab Mimika
dan PT Inalium tentang Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport
Indonesia di Kementrian Keuangan Jakarta, Jumat (12/2).
(Liputan6.com/Johan Tallo)
Pemerintah
pusat akan menyerahkan 10 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI)
kepada pemerintah daerah, yakni Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah
Kabupaten Mimika. Hal itu ditandai dengan penandatangan Perjanjian
Pengambilan Saham Divestasi PTFI di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, perjanjian ini merupakan
suatu langkah strategis serta kemajuan yang signifikan terkait
pengambilan saham divestasi PTFI.
"Perjanjian ini merupakan wujud semangat kebersamaan antara seluruh
pemerintah, yaitu pemerintah pusat, Kemenkeu, Kementerian ESDM dan BUMN
dengan pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten
Mimika dan BUMN yang bersama-sama sepakat untuk kerja sama di dalam
proses pengambilan saham divestasi PTFI," kata dia usai penandatangan
perjanjian di Kemenkeu, Jumat (12/1/2018).
Dengan perjanjian tersebut, maka pemerintah daerah akan memiliki 10
persen saham PTFI setelah proses divestasi. Porsi saham tersebut
mengakomodasi pemilik hak ulayat serta masyarakat yang terkena dampak
permanen usaha PTFI.
Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika secara bersama-sama
akan memiliki hak atas saham Freeport Indonesia sebesar 10 persen
sesudah divestasi.
"Porsi hak kepemilikan saham, termasuk untuk mengakomodasi hak-hak
masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak
permanen dari usaha PTFI," ujarnya.
Pengambilan saham divestasi PTFI menggunakan skema korporasi,
sehingga tidak membebani anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah.
"Pengambilan saham PTFI akan dilakukan melalui mekanisme korporasi.
Dengan demikian, tidak membebani APBN maupun APBD," ungkap Sri Mulyani.
Kuansing-Bupati Kuansing Dr H Suhardiman Amby MM, menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Sekretaris Jenderal PWI Pusat, H Zulmansyah Sekedang, pada Sabtu (18/4/2026) pukul 00.05 WIB.Uc
Pekanbaru-Kabar duka menyelimuti dunia jurnalistik Indonesia setelah Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Zulmansyah Sekedang, meninggal dunia pada Sabtu 18 April 2026 dini ha
Jakarta-Kabar duka menyelimuti dunia pers Indonesia. Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Zulmansyah Sekedang (54), mengembuskan napas terakhir pada Sabtu dini hari pukul 00.1
JAKARTA -Kabar duka menyelimuti dunia pers Indonesia. Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Zulmansyah Sekedang (54), mengembuskan napas terakhir pada Sabtu dini hari pukul 00.
RIAU-SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Zulmansyah Sekedang, pada Sa
:strip_icc():format(jpeg)/liputan6-media-production/medias/1829537/original/013033400_1515750079-Saham-Freeport2.jpg)
