Riausky.com

BAGANSIAPIAPI- Kasatpol PP Linmas Kabupaten Rokan Hilir  Syanurizal menegaskan bahwa proses tender Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus Mobil Pemadam Kebakaran Kapasitas 4000 liter sudah sesuai berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021 yang dilaksanakan melalui e-katalog pada tanggal 31 Mei 2022.

Terkait dengan berita media  yang beredar siang tadi dengan judul "GP Ansor akan Galang Dana Pembelian Mobil Damkar untuk Pemkab Rohil: 2024 Ganti Bupati dan DPRD", ''kami tegaskan bahwa berita tersebut tidak benar karena mengambil narasumber yang bukan ahli dalam bidang pengadaan barang dan jasa.'' ungkap dia. 

''Apalagi sampai mengait-ngaitkan persoalan ini dengan kepala daerah dan DPRD. Artinya berita yang disebarkan adalah tidak benar,'' kata Syafnurizal, Selasa (2/8/2022) di Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

Sementara itu, dapat dijelaskan bahwa surat pembatalan itu karena ada perubahan pada metode pemilihan yang berubah menjadi sistem e- katalog LKPP.  

Artinya tender pembelian mobil damkar bukannya dibatalkan akan tetapi hanya perubahan sistem menjadi e-katalog.

"Mobil damkar tetap di beli, hanya metode aja yang berubah. Kita tidak ingin meneruskan proses sebelumnya karena sudah ada contoh kasus pengadaan mobil Damkar yang menjerat PPK di daerah lain," ujarnya.

Untuk melaksanakan komitmen dan/atau kesanggupan dalam rangka pelaksanaan proyek pembelian mobil Pemadam Kebakaran  (Damkar) Kapasitas 4.000 liter, sekarang ini sedang dilaksanakan  oleh CV.  New Sentosa dengan kontrak Nomor SP  : 01/SP-SP4MRH/V/2022  Tanggal SP : 31 Mei 2022 berdasarkan barang dalam e-katalog dengan spesifikasi sesuai dalam kontrak.

Di tempat yang sama, Kabag LPSE, Andri, S.Sos menyebutkan, pengadaan barang jasa pemerintah tidak terlepas dari pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik. 

"Semua harus terkoneksi dan memiliki legalitas yang jelas serta sesuai regulasi yang ada, "katanya.

Dia mengharapkan kerja sama media massa untuk melakukan konfirmasi kepada LPSE dan Pokja lelang jika terdapat informasi yang berkaitan dengan sistem tender sehingga tidak menimbulkan rumor negatif yang memiliki dampak terhadap kepercayaan sektor jasa pengadaan dan kontruksi.