139 Langsung Bebas, 5.752 Napi di Riau Dapat Remisi HUT RI 2015

Jumat, 14 Agu 2015 11:46

PEKANBARU-Kakanwil Hukum dan HAM Riau melalui Kadiv PAS, Lulik Heri Sutrisno didamping Kondar Simanjuntak, Kasubid Registrasi, informasi dan Komunikasi mengatakan bahwa 5.752 orang napi di Riau pada kondisi Jum'at (14/8/15) 139 narapidana di antaranya mendapatkan remisi HUT RI langsung bebas.

Menurutnya, 139 narapidana yang mendapatkan Remisi Umum (RU) 2 atau langsung bebas merupakan napi dari 13 UPT di Riau. 1 UPT tidak ada napi yang mendapatkan remisi bebas.

"Terbanyak 31 dari Lapas terbuka Rumbai. Lapas klas 2B Pasir Pangaraian dan Cabang Rutan Taluk Kuantan. Masing-masing 1 orang," terangnya.

Untuk remisi umum (RU) I jumlahnya sebanyak 3.462 orang. Paling banyak napi yang mendapatkan remisi umum I adalah Lapas Klas 2A Pekanbaru sebanyak 1.150 orang narapidana. Paling sedikit mendapatkan remisi umum I adalah dari Cabang Rutan Taluk Kuantan sebanyak 74 orang.

"Remisi umum mendapatkan remisi paling rendah 1 bulan. Paling banyak maksimal 6 bulan," katanya.

Disinggung mengenai napi koruptor, Lulik mengatakan bahwa napi tipikor tetap mendapatkan remisi tetapi dengan ketentuan membayar lunas (mengembalikan uang negara) uang denda dan ataupun uang pengganti.

"Kalau tidak dibayar kerugian negara tertutup kemungkinan untuk memperoleh remisi," kata Lulik.(rtc)

Hukrim

Berita Terkait

Selasa, 21 Apr 2026 09:00

PWI Pusat Serahkan Uang Duka kepada Keluarga Almarhum Zulmansyah Sekedang

Pekanbaru-Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyerahkan uang duka cita kepada keluarga almarhum Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, sebagai bentuk kepedulian dan pengho

Senin, 20 Apr 2026 21:09

Dasco Pimpin Langsung Raker Bersama Pemerintah Bahas RUU PPRT

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memimpin secara langsung rapat kerja (Raker) yang digelar Badan Legislasi (Baleg) DPR, bersama pemerintah dalam rangka membahas rancangan Undang-

Senin, 20 Apr 2026 20:55

DPR Usul Program MBG Masuk dalam Undang-Undang

JAKARTA �" Wacana penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peran Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mencuat di tengah dinamika kebijakan publik nasional. Program tersebut dinilai perlu di

Senin, 20 Apr 2026 20:46

Longsor TPST Bantargebang Tewaskan 7 Orang, Eks Kadis LH DKI Ditetapkan Tersangka

JAKARTA �" Aparat penegak hukum lingkungan menetapkan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, berinisial AK sebagai tersangka dalam perkara pengelolaan TPST Bantargebang.Insid

Senin, 20 Apr 2026 20:42

Bahlil Ancam Rumahkan ASN yang Hambat Investasi Sektor Energi

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah mempercepat realisasi investasi di sektor energi. Ia bahkan mengancam akan 'merumahkan

komentar Pembaca