BENGKALIS-Meskipun Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis terus intens
menangani dugaan tindak pidana korupsi ditubuh BUMD PT.Bumi Laksamana
Jaya (BLJ), manajemen baru PT.BLJ melakukan gebrakan menjalin
kerjasama dalam bentuk bantuan hukum dibidang perdata dan Tata Usaha
Negara (TUN).
        Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) berlangsung Selasa
(18/08/2015) di gedung Kejari Bengkalis oleh direktur utama PT.BLJ
Abdul Rahman SH dengan kepala kejaksaan negeri Bengkalis Rahman Dwi
Saputera SH, MH. Kerjasama tersebut merupakan tindaklanjut dari
sejumlah langkah yang diambil manajemen baru PT.BLJ dalam penanganan
perusahaan yang tengah kolaps itu.
        Direktur Utama PT.BLJ Abdul Rahman usai penandatanganan MoU mengatakan bahwa
MoU tersebut dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada,
mulai dari penyusunan kontrak bisnis, hutang piutang dan pengembangan
usaha dapat sejalan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
        "Bantuan hukum dari Kejari sangat diharapkan oleh manajemen PT.BLJ
sekarang dalam mengurai benang kusut yang selama ini menyelimuti
perusahaan semi plat merah ini. Apalagi dewasa ini perkembangan hukum
perdata dan tata usaha Negara sangat luas, sehingga MoU ini dapat
menjadi acuan kerja bagi kami di jajaran manajemen PT.BLJ,"terang
Abdul Rahman.
        Dijelaskannya juga bahwa dalam MoU termuat sejumlah item yang
menyangkut tentang produk hukum dan kerangka acuan bagi PT.BLJ dalam
melangkah, termasuk peraturan yang masih abu-abu. Melalui MoU itulah,
nantinya PT.BLJ bisa bermitra dengan Kejari dalam bentuk saran dan
pendapat hukum terkait langkah kerja manajemen PT.BLJ .
        "Bantuan pendapat hukum yang akan kita minta berupa produk legal
opini hukum. Sehingga manajemen PT.BLJ punya dasar hukum yang kuat
dalam melangkah, tidak salah arah lagi yang berujung ke ranah
hukum,"sambung Abdul Rahman.
        Kemudian tambahnya, saat ini situasi keuangan PT.BLJ memang sedang
runyam. PT.BLJ hampir kehabisan modal kerja, karena sektor usaha yang
ada dan produktif saat ini hanya tinggal Agen Premium, Minyak Tanah
dan Solar (APMS). Untuk melangkah kedepan itulah harus ada kerjasama
dengan lembaga penegak hukum, supaya PT.BLJ tidak  terus salah
langkah.
Seperti diketahui, selama ini PT.BLJ menjadi tempat penjarahan uang
Negara, dimana kasus teranyar adalah korupsi penyertaan modal Rp 300
milyar yang 'dicuri' oleh mantan dirut untuk kepentingan bisnis
pribadi diluar Peraturan Daerah (Perda) yang sudah disahkan yaitu
membangun PLTU dan PLTGU.(Sup)
Hukrim