TEMBILAHAN - Dugaan adanya penyalahgunaan uang negara di Dinas Pekerjaan Umum yang sudah berganti nama menjadi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSA) Kabupaten Indragiri Hilir ternyata menarik dua instansi penegak hukum, Kepolisian dan Kejaksaan.

Tidak tanggung-tanggung, adanya dugaan korupsi pada 12 paket pekerjaan perbaikan jalan di Kota Tembilahan tahun 2014 lalu ini membuat masing-masing instansi adu cepat dan adu kuat untuk menyelamatkan uang negara.

Diketahui, pada tanggal 18 agustus 2015 lalu, Tim Tipikor Polda Riau telah menggeledah Dinas Bina Marga dan SDA untuk meminta berkas-berkas yang diperlukan untuk penyelidikan.

"Menariknya, pihak kejaksaan juga telah lama membidik kasus yang sama. Sayangnya, kejaksaan kurang cepat hingga kedahuluan tim Tipikor Polda Riau. Meski demikian, pihak kejaksaan masih terus melanjutkan penyelidikan, bahkan telah memanggil beberapa pejabat yang bersangkutan," ungkap Firmansyah Saini, Ketua LSM Perjuangan Anak Negeri, Minggu (6/9).

Firmansyah senang jika kedua instansi penegak hukum ini sangat antusias memberantas penyakit yang sudah terlanjur menjamur di kalangan pemerintahan ini. Menurutnya, dengan kejadian ini kasus korupsi di Inhil semakin banyak terungkap agar makin banyak uang negara yang diselamatkan.

"Kini tinggal menunggu hasil penyelidikan kedua instansi. Meski tertinggal, Kejaksaan telah menunjukkan langkah maju dengan memanggil pejabat terkait. Sedangkan Tim Tipikor Polda Riau setelah mendapatkan data tersebut hingga kini belum ada ekspos adanya pemanggilan terhadap pejabat atau kontraktor terkait," sebutnya.

Atas kejadian tersebut, Firmansyah berharap pihak kepolisian untuk bekerjasama dengan kejaksaan untuk menyelesaikan dugaan adanya kasus korupsi tersebut. "Atas pemanggilan oleh Kejaksaan kepada pihak terkait, saya menilai jika kejaksaan lebih 'berani' untuk membongkar dugaan kasus korupsi yang disinyalir banyak tokoh kuat di Inhil akan terlibat," sebutnya.

Pada pemberitaan sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tembilahan Lulus Mustofa SH MH, melalui Kepala Seksi (Kasi) Intel Novriansyah, Rabu (2/9). Novri membenarkan jika pihaknya tengah melakukan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) terhadap kasus tersebut.

Sejauh ini, pihaknya mengaku sudah memanggil pejabat di Bina Marga Dan Sumber Daya Air
kabupaten Inhil dan pihak kontrkator untuk dimintai keterangan. Namun Kejari belum bersedia membeberkan siapa-siapa saja pejabat di Bina Marga Dan Sumber Daya Air
kabupaten Inhil yang sudah dipanggil dan dimintai keterangan.

"Benar kita sudah melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari Kabid (Kepala Bidang) di Dinas Bina Marga,"kata Novriansyah seraya menyebut pemanggilan tersebut dilakukan pihaknya pada Senin (31/8) lalu. (dit) Hukum