Afdal Aulia

ilustrasi

BENGKALIS - Terangkatnya kasus dugaan tindak pidana korupsi di Badan Perencana dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis terus mendapat reaksi. Bahkan selain Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diduga fiktif, juga ada tiga item kegiatan lain yang terindikasi juga fiktif.

Sesuai informasi yang didapat, ketiga item kegiatan yang diduga fiktif tersebut adalah, kegiatan pertimbangan dan kajian kebijakan bupati Bengkalis dengan anggaran Rp 794.553.000,00  menggunakan kode rekening 1.60.1.06.01.21.021. Kedua, kegiatan monitoring dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan gedung daerah sebesar Rp 362.823.500,00 lewat kode rekening 1.06.1.06.01.21.013.

Sedangkan kegiatan ketiga adalah kegiatan forum koordinasi implementasi program corporate social responsibility (CSR) dengan dana Rp 211.232.800,00 rekening 1.06.1.06.01.16.008. Sementara dugaan SPPD fiktif adalah perjalanan dinas sebanyak 50 orang ASN dan pendamping Bappeda melaksanakan Pendidikan dan Latihan (Diklat) di Jakarta tahun lalu.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif BAK-LIPUN Bengkalis Abdul Rahman S menyebut kalau memang ada informasi soal dugaan telah terjadi praktek korupsi pada 3 kegiatan tersebut, selain dugaan SPPD fiktif di Bappeda Bengkalis pada periode 2012-2014. Ia mengharapkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis menelusuri kebenaran informasi tersebut. Kalau memang ada indikasi ketiga kegiatan itu fiktif atau tidak sesuai, tentu harus dilanjutkan ke tingkat penyidikan.

"BAK-LIPUN mendukung langkah Kejari Bengkalis yang mulai menangani kasus dugaan korupsi di Bappeda Bengkalis. Apalagi dilihat dari ketiga kegiatan tersebut diatas, tidak tertutup kemungkinan telah terjadi penyelewengan keuangan Negara yang nilai melebihi Rp 1 milyar,belum lagi kegiatan-kegiatan lainnya,"ujar Abdul Rahman.

Terpisah, kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkalis Rahman Dwi Saputera yang dikonfirmasi Rabu (17/022016) membenarkan kalau pihaknya tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi di tubuh Bappeda Bengkalis tersebut. Selain itu penyidik Kejari juga sudah  melakukan pemanggilan terhadap beberapa pejabat di Bappeda untuk dimintai keterangan.

"Kasus dugaan korupsi di Bappeda Bengkalis tengah kita telusuri dengan melakukan pemanggilan terhadap pejabat berkompeten di SKPD bersangkutan. Namun mereka yang dimintai keterangan masih dalam status sebagai saksi. Kasus dugaan korupsi di Bappeda ini ditangani tim penyidik Pidsus dan kasi Intel, coba konfirmasi tekhnis pemeriksaan ke kasi intel,"ungkap Rahman Dwi Saputera.

Kasus dugaan korupsi di Bappeda Bengkalis mulai menggelinding ke meja penegak hukum, setelah kasus dugaan tindak korupsi berupa SPPD fiktif di Dispenda Bengkalis dan program penelitian Bioethanol di Balitbangda Bengkalis yang sudah terlebih dahulu ditangani Kejari Bengkalis.(afd)