(foto: Istimewa)

Sondra Mukti Herlambang SH

UJUNGTANJUNG-Pengadilan Negeri (PN) Rokan Hilir siap menangani laporan perkara pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu)  Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Legislatif 2019 yang di selenggarakan serentak diseluruh wilayah Indonesia beberapa waktu lalu.

Hal ini di sampaikan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Rokan Hilir, Faisal SH MH melalui Juru Bicara (Jubir)  PN Rohil, Sondra Mukti Herlambang SH, Selasa (30/4/2019) kemarin kepada awak media. Dijelaskannya, bahwa dalam penanganan tindak pidana Pemilu, majlis hakim tindak pidana pemilu ditunjuk berdasarkan atas Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.

"Selanjutnya Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu selama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara," jelasnya. 

Diterangkannya, bahwa mekanisme proses pemeriksaan bisa dilakukan dengan atau tanpa hadirnya terdakwa. "Kemudian untuk upaya hukumnya dapat diajukan banding paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan, dan bagi pihak yang hadir atau 3 hari sejak putusan disampaikan bagi pihak yang tidak hadir sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu," jelas Sondra (jon)