BENGKALIS - Kapolres Bengkalis AKBP Hadi Wicaksono mengatakan bahwa dalam menangani kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Bupati Bengkalis Amril Mukminin, untuk dokumen izin persetujuan prinsip pembangunan kepariwisataan di Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis yang diberikan kepada PT. Bumi Rupat Indah (BRI) sudah memeriksa sejumlah saksi.

"Kita terus mendalami kasus ini. Ada beberapa saksi sudah kita periksa diantaranya Kepala Dinas Budaya, pariwisata, pemuda dan Olahraga, Kepala Bagian Hukum serta pihak PT. BRI dan ada lagi pihak luar berinisial B yang diduga sebagai makelar,"kata Kapolres saat dihubungi, Kamis (16/02/2017) lewat solulernya.

Diutarakannya, pihaknya sampai saat ini belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan tanda tangan bupati Bengkalis tersebut. Karena untuk proses penyidikan butuh waktu untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti dan keterangan dari saksi ahli.

"Yang jelas semua pihak akan kita periksa dan statusnya masih sebagai saksi. Tentu nantinya pasti ada yang menjadi tersangka dalam kasus ini,"ungkap mantan Kapolres Indragiri Hilir ini.

Untuk memastikan dokumen tersebut dipalsukan atau tidaknya tentu perlu pembuktian secara autentik dan akan dikirim terlebih dahulu ke laboraturium forensik dan nanti setelah ada hasilnya baru bisa menjerat pelaku.

"Kita belum bisa memastikan tanda tangan tersebut asli atau tidaknya tergantung hasil dari laboratorium forensik nantinya, tetapi dugaan tanda tangan tersebut sengaja di scan,"sebut Kapolres lagi.

Disamping itu, sesuai dengan LP/31/II/2017/SPKT/RIAU/RES-BKS, tanggal 14 Februari 2017 tentang tindak pidana pemalsuan Dokumen, dengan TKP di Kantor Pariwisata Kecamatan Mandau.

"Atas peristiwa tersebut, pihak Pemkab merasa dirugikan dan kemudian melaporkan ke Polres Bengkalis untuk di proses lebih lanjut,"tutup Hadi Wicaksono.(afl)