JAKARTA - Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2016 menyebut tidak ada indikasi korupsi mengenai pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat.

Namun, itu hanya karena kekurangtelitian Pemprov DKI dalam mencatat ganda siapa yang memiliki lahan tersebut.

"BPK hanya menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah mencatat ganda atas tanah yang berlokasi di Cengkareng Barat, seluas 46.913 meter persegi yang dicatat bersamaan dengan Dinas KPKP dan Dinas PGP," kata kuasa penjual lahan Cengkareng, Rudi Alfonso, di Jakarta, Selasa (5/7/2016).

Ia menegaskan, dugaan korupsi dalam pembelian lahan itu tidak benar. Sebab, BPK atas laporannya tidak melansir dugaan atau indikasi korupsi.

"Tidak ada dalam LHP BPK Indikasi korupsi, yang ada pencatatan ganda yang dilakukan Pemprov DKI," ujarnya.

Rudi menuturkan, pembelian lahan itu antara kuasa penjual atas nama Toeti NZ Soekarno dengan pihak Pemprov DKI, bahkan telah sesuai prosedur yang berlaku."Kita ada buktinya itu semua. Kita sudah lewati prosedur yang baik dan benar," tegasnya. (okezone.com)