BAGANSIAPIAPI-MK  Oknum PNS di Rokan Hilir Golongan III C  dilaporkan  Sri Utami Dewi Seorang PNS Inspektorat Provinsi Riau.
Laporan tersebut  terkait dugaan perselingkuhan dan nikah siri  suaminya ber Inisial AF seorang wiraswasta dengan MK Oknum PNS Rokan Hilir.

Sri utami dalam laporannya mengatakan bahwa penikahan tersebut anatara MK dan AF   tanpa  izin  yang sah pada saat masih terikat dalam tali perkawinan yang sah dengan seorang  pria yang masih terikat perkawinan yang sah. Sementara  Suami MK yakni, NCP  juga merasa keberatan atas kejadian tersebut dan  sudah melaporkan perselingkuhan  istrinya ini ke Polda Riau.

Dalam laporan Sri Utamai Dewi,  MK melakukan perceraian tanpa izin pejabat Pembina Kepegawaianm (Bupati) Rokan Hilir. Selain itu  MK juga sudah meninggalkan tugas selama 7 bulan  berturut-turut dari awal Bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 tanpa alasan.

Selanjutnya Sri Utami Dewi juga melaporkan MK kepada sekretariat DPRD Rokan Hilir. Sebagai tindaklanjut dari laporan tersebut,  BKD Rokan Hilir membentuk tim  pemeriksaan dan Pembinaan penanganan Pelanggaran Disiplin terhadap MK dengan no.33 Tahun 2016.  Kemudian Sekretariat DPRD Rohil juga mengeluarkan rekomendasi tanggal 1 April 2006 terhadap MK.

Berdasarkan Hasil Tim pemeriksa BKD Rokan Hilir menjelaskan  bahwa berdasarkan hasil bukti-bukti serta pendapat tim pemeriksa, disarankan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Rokan Hilir mengusulkan untuk menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipili (PNS).

Namun oleh Kepala BKD Kabupaten Rohil, Roy Azlan  belum memberikan sanksi disiplin sebagaimana dengan yang dimaksud Tim Pemeriksa, karena masih menunggu petnjuk Bupati Rokan Hilir.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKD Kabupaten Rokan Hilir,  Roy Azlan ketika dikonfirmasi spirirtriau.com usai menghadiri acara HUT Rohil yang ke 17 di Gedung serbaguna  baru-baru ini menjelaskan,  bahwa  persoalan MK yang dilaporkan oleh  Sri Dewi Utami  sudah kita sampaikan kepada Bupati Rokan Hilir sebagai pejabat Pembinan kepegawaian, kita masih menunggu  keputusan dari  beliau (bupati-red), "Kita sudah memberitahukan kepada bupati, namun sebagai keputusannya , kita masih menunggu Pak Bupati kita hanya merekomendasikan,"jelas Roy Azlan (jon) 

Hukrim