Terlibat Kasus Penggelapan, Perpanjangan 1 Kades di Gresik Tertunda

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Selasa, 26 Agu 2025 10:55

Berita satu.com

Kepala Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, tertunda mengikuti pengukuhan perpanjangan masa jabatannya karena terlibat kasus hukum penggelapan aset desa dan divonis lima bulan penjara.

Masa jabatan 14 kepala desa (Kades) diperpanjang sesuai Surat Edaran (SE) Kementerian dalam negeri (Kemendagri).

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, mengatakan dari total sebanyak 14 orang kades yang dikukuhkan, satu di antaranya belum terlaksana karena alasan kondusivitas di lingkungan desa setempat. Pengukuhan kades itu dilakukan di Kantor Bupati Gresik, Senin (25/8/2025).

"Tinggal satu desa yang belum kita kukuhkan masih dalam tahapan proses ada persoalan yang harus diselesaikan di desa tersebut," kata Fandi.

Fandi menyampaikan, perlunya menjaga keamanan dan kondusivitas di suatu wilayah khususnya lingkungan desa. Menurut dia, kondusivitas ini menjadi poin penting dalam kegiatan bermasyarakat dalam memilih seorang pemimpin atau kepala desa.

Fandi menambahkan semula ada 19 orang kades yang seharusnya dilantik kembali sesuai SE Kemendagri. Namun, di tengah perjalanan ada dua orang yang meninggal dunia serta tiga orang yang mengundurkan diri. Tersisa 14 orang kepala desa yang seharusnya dilantik hingga masa jabatan selama dua tahun ke depan.

Diketahui, satu desa yang diurungkan pelantikan kepala desa tersebut yakni Abdul Halim asal Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah. Abdul Halim sudah tidak menjabat lagi sebagai Kades Sekapuk sejak akhir Desember 2023, seiring dengan berakhirnya masa jabatan. Setelah purna, ia juga sempat tersandung kasus hukum penggelapan aset desa dan divonis lima bulan penjara.***(Berita Satu.com)

Sumber: Berita satu.com

Hukrim

Berita Terkait

Senin, 20 Apr 2026 21:09

Dasco Pimpin Langsung Raker Bersama Pemerintah Bahas RUU PPRT

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memimpin secara langsung rapat kerja (Raker) yang digelar Badan Legislasi (Baleg) DPR, bersama pemerintah dalam rangka membahas rancangan Undang-

Senin, 20 Apr 2026 20:55

DPR Usul Program MBG Masuk dalam Undang-Undang

JAKARTA �" Wacana penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peran Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mencuat di tengah dinamika kebijakan publik nasional. Program tersebut dinilai perlu di

Senin, 20 Apr 2026 20:46

Longsor TPST Bantargebang Tewaskan 7 Orang, Eks Kadis LH DKI Ditetapkan Tersangka

JAKARTA �" Aparat penegak hukum lingkungan menetapkan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, berinisial AK sebagai tersangka dalam perkara pengelolaan TPST Bantargebang.Insid

Senin, 20 Apr 2026 20:42

Bahlil Ancam Rumahkan ASN yang Hambat Investasi Sektor Energi

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah mempercepat realisasi investasi di sektor energi. Ia bahkan mengancam akan 'merumahkan

Senin, 20 Apr 2026 20:15

Ketahanan Pangan dan Energi, RI Siapkan Hilirisasi Ubi Kayu

JAKARTA - Program pengembangan dan hilirisasi komoditas ubi kayu dipersiapkan. Hal ini untuk mendukung agenda pemerintah yaitu program ketahanan pangan dan energi nasional. Progra

komentar Pembaca