HUKUM
Terlibat dengan Kijang Bandar Sabu yang Divonis Bebas, Briptu SD Dipecat
Jumat, 15 Feb 2019 13:28
"Yang bersangkutan direkomendasikan untuk PTDH (pemecatan)" kata Kabid Propam Polda Sulsel, Kombes Hotman Sirait saat Mapolda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Jumat (15/2/2019).
Briptu SD diduga terlibat dalam aksi peredaran narkoba yang dilakukan oleh Kijang sebelum ditangkap pihak kepolisian. Hotman mengatakan, Briptu SD ini adalah anggota pelayanan masyarakat (Yanma) Polda sulsel,
Sidang etik ini dipimpin AKBP Bony Djianto, wakil ketua komisi etik AKBP Mote Tajuddin serta AKBP Jery Laluya, pada 12 Februari lalu.
Perlu diketahui, nama Kijang mencuat belakangan ini karena divonis bebas oleh hakim. Kijang sebelumnya masuk daftar buron sejak April 2016. Dia ditangkap di wilayah batas Indonesia-Malaysia pada September 2018.
Pengedar “Pil Setan” di Dua Desa Lirik Dibekuk, Puluhan Butir Disita Dari Dua Tersangka
INHU - Di balik geliat aktivitas masyarakat yang tampak biasa di Kecamatan Lirik, terselip pergerakan gelap peredaran narkotika yang akhirnya berhasil diendus aparat kepolisian. Melalui serangkaian pe
PBB dan UE Perkirakan Rekonstruksi Gaza Butuh Biaya Rp1,2 Kuadriliun
JAKARTA â€" Uni Eropa (UE) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (20/4/2026) memperkirakan bahwa lebih dari USD71 miliar (sekitar Rp1,218 kuadriliun) akan dibutuhkan selama satu dekade
Trump Tak Akan Buka Blokade Selat Hormuz Sampai Kesepakatan dengan Iran Tercapai
JAKARTA - Presiden Donald Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat (AS) tidak akan mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sampai kesepakatan dengan Teheran tercapai. Pernyataan tersebut
Kemlu Sebut 13 WNI Terdampak Kebakaran di Sabah Malaysia
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mencatat sebanyak 13 warga negara Indonesia (WNI) terdampak kebakaran di wilayah pemukiman di Sandakan, Sabah, Malaysia, yang terjadi pada Minggu
Wacana Pesawat Militer AS Bebas Terbang di Indonesia, Penasihat Khusus Presiden: Tidak Boleh!
JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, memberikan pernyataan tegas terkait kedaulatan wilayah udara Indonesia. Ia menekankan,