Minggu, 21 Jun 2026
  • Home
  • Hukrim
  • Wah Pengacara Ini Siap Bela Kades Putat Bebas Dari Tuntutan Hukum

Hukrim

Wah Pengacara Ini Siap Bela Kades Putat Bebas Dari Tuntutan Hukum

Laporan: Jonathan Surbakti
admin
Rabu, 26 Feb 2020 13:12
Terdakwa Sidarman alias Amud ( Penghulu Putat ) dan M.Naji Hasan ( mantan Penghulu Putat ), saat menjalani sidang di PN Rohil, Selasa (25/2/2020) malam.
UJUNGTANJUNG-Pengacara, Sartono SH MH dan rekan siap bela seorang Kades Putat, Rohil, terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) dari Kejaksaan Negeri Rohil,  menuntut 3 tahun dan 6 bulan penjara.

Terdakwa Sidarman alias Amud ( Penghulu Putat ) dan M.Naji Hasan ( mantan Penghulu Putat ) yang diduga melanggar Pasal 263 KUHPidana ayat 1, tentang pemalsuan surat.

Sartono meminta majelis hakim menolak tuntutan JPU dan membebaskan kedua terdakwa. Alasannya jelas Kliennya tidak ingin dizolimi dengan kasus yang menimpanya,"Hukum harus berlaku kepada semua orang, dan tidak.ada tebang pilih, jika salah katakan salah, jika benar katakan benar,"beber Sartono kepada wartawan Rabu (26/02/2020).

Dijelaskan Sartono sesuai dengan fakta persidangan pada Selasa (25/2/2020) sekira pukul 21.30 Wib malam, dengan agenda pledoi ( pembelaan ) dari pengacara atas tuntutan JPU itu dipimpin oleh M. Hanafi Insya Allah SH MH, didampingi dua hakim anggota Sondra Mukti Herlambang Linuwih SH dan Boy Jefry Paulus Sembiring SH, dibantu Panitera Pengganti ( PP ) Esra Rahmawati SH. Sementara bertindak sebagai JPU dalam sidang itu yakni, Maruli Tua Sitanggang SH.

Dalam pembelaannya, Sartono dan kawan-kawan  mengatakan, bahwa berdasarkan fakta persidangan ditambah dengan fakta analisis yuridis, bahwa saksi pelapor atasnama Harjun Dede selaku mantan sekretaris Kelompok Tani Maju Bersama( KTMB)  ke Polda Riau, karena pihak PT. Andika Pratama Sawit Lestari ( APSL) selaku bapak angkat dari KTMB  dalam pengeloaan  budi daya perkebunan kelapa sawit merasa terhambat melakukan kegiatannya pada tahun 2010 silam.

"Saksi pelapor tidak mempunyai legal standing dalam melaporkan kedua terdakwa, karena alas hak surat kepemilikan tanah yang digunakan untuk melaporkan cacat dan batal demi hukum," ujar Sartono.

Selain itu, lanjut Sartono, JPU tidak dapat membuktikan barang bukti dimuka persidangan tentang aslinya SKGR maupun SKT milik saksi pelapor yang digunakan untuk melaporkan tentang diri kedua terdakwa dengan tuduhan telah melakukan pemalsuan surat, sehingga adanya tumpang tindih surat kepemilikannya.

"Jika kita hubungkan dengan sahnya suatu alat bukti dan kekuatan pembuktian sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHPidana, telah ditentukan secara "Limitif" alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan selain itu tidak dibenarkan untuk dipergunakan membuktikan kesalahan kedua terdakwa. Sebab JPU, tidak dapat membuktikan kesalahan kedua terdakwa. Oleh karena itu dakwaan terhadap kedua terdakwa haruslah ditolak," tutur Sartono.

Lanjut Sartono, pembuatan SKGR menurut hukum sah dan tidak palsu, karena SKGR tersebut merupakan produknya Kepenghuluan Putat yang bertindak untuk dan atasnama negara, melalui sistim adminitrasi yang sebagaimana disampaikan oleh saksi ahli adminitrasi negara dimuka persidangan.

"Untuk menentukan tumpang tindih alas hak kepemilikan harus terlebih dahulu dilakukan gugatan secara perdata ( PMH ), yang sesuai sisampaikan saksi ahli hukum pidana maupun ahli hukum adminitrasi negara," papar Sartono.

Selanjutnya, bahwa bukti surat terdakwa telah terpenuhi batas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP dan bukti aslinya dapat diperlihatkan di persidangan, sehingga dapat mematahkan dakwaan dan tuntutan JPU.

Tidak hanya itu, Sartono menegaskan bahwa perbuatan kedua terdakwa bukanlah perbuatan tindak pidana, melainkan adanya sanksi adminitrasi terhadap produk yang dilahirkannya. 

Ironisnya lagi, tambah Sartono, bahwa pelapor tidak mengalami kerugian atas sengketa tersebut, karena sejak tahun 2008 sampai sekarang yang menguasai dan mengelola kebun tersebut adalah PT. Andika Permata Sawit Lestari.

"Dengan alasan tersebut diatas, maka kami memohon kepada majlis hakim membebaskan kedua terdakwa, memulihkan nama baik kedua terdakwa, dan membebankan biaya perkara kepada negara," pungkas Sartono.

Atas pembelaan itu, majlis menanyakan apa tanggapan JPU. "Kami tetap pada tuntutan," kata Maruli Tua Sitanggang selaku JPU dalam sidang itu. Selanjutnya majlis hakim menutup sidang, dan kembali melanjutkan sidang pada Rabu (4/3/2020) dengan agenda putusan. ( jon).

Pengacara Bela KliennyaRokan hilir
Berita Terkait
  • Kamis, 23 Apr 2026 08:24

    KAMPAK Rohil Kembali Protes, Pertanyakan Kinerja Aparat Rohil

    Rokan Hilir-Koalisi Aksi Mahasiswa Pemuda Anti Kriminal Rokan Hilir (KAMPAK Rohil) kembali melakukan aksi protes dengan membentangkan empat spanduk di sejumlah titik strategis pada Rabu (22/04/2026).A

  • Jumat, 17 Apr 2026 20:14

    Mahasiswa Geruduk Polres Rohil Minta Copot Kapolres Rohil

    UJUNGTANJUNG-Sekitara 50 gabungan Mahasiswa Rohil mengadakan aksi unjuk Rasa Kamis (17-4-2026) di dipan Mapolres Rokan Hilir.Mahasiswa bergerak dari Kota Bagansiapiapi sekitar pukul 14.00 Wib dan samp

  • Kamis, 16 Apr 2026 18:01

    Pasutri di Rohil Ditangkap Edarkan Sabu

    Pujud-Tim Reskrim Polsek Pujud kembali mengungkap peredaran narkotika di wilayah hukumnya dengan menangkap pasangan suami istri (pasutri) yang diduga sebagai pengedar sabu di Pondok Kresek, Kecamatan

  • Senin, 13 Apr 2026 20:13

    Kapolsek Panipahan digantikan Subiarto Aprido Tampubolon

    Panipahan-Kepolisian Daerah Riau menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan narkotika. Sehingga melalui langkah tegas melakukan pergantian Kapolsek Panipahan. Hal ini ditandai dengan pelaksana

  • Senin, 13 Apr 2026 06:49

    Terkait Kerusuhan Di Panipahan, Anggota DPRD Dapi Rohil Dodi Saputra Minta Polisi Tindak Tegas Narkoba

    Rohil - Anggota DPRD Riau dapil Rokan Hilir (Rohil) Dodi Saputra SH, angkat bicara terkait terjadinya kerusuhan di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kelurahan Panipahan pada beberapa hari yang lalu."Saya me

    • komentar Pembaca
    berita Terbaru

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak