Selasa, 21 Apr 2026

Bendera di Markas PBB Jadi Harapan Palestina Merdeka?

Kamis, 01 Okt 2015 14:27
AP
Bendera Palestina di lingkungan markas besar PBB
NEW YORK – Di tengah mendung kota New York, momen bersejarah terukir dengan dikibarkannya bendera Palestina di luar markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pertama kalinya. Upacara yang kontroversial, didukung banyak negara namun dikecam Israel dan Amerika Serikat (AS) ini terjadi Rabu, 30 September pukul 13:16 di Rose Garden, sebuah taman di kompleks markas PBB.

Menurut tradisi, hanya negara anggota yang berhak mengibarkan bendera di depan Markas PBB. Namun Sidang Majelis Umum awal bulan ini memberikan suaranya mendukung Palestina dan Vatikan, dua negara pengamat di PBB, untuk turut mengibarkan bendera.

Upacara yang dihadiri sejumlah pemimpin dan pejabat negara, termasuk Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi ini, dinyatakan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon sebagai "hari kebanggaan warga Palestina seluruh dunia" dan "hari penuh harapan."

Menurutnya, "Sekarang saat memulihkan kepercayaan Israel dan Palestina guna mencapai kesepakatan perdamaian dan pebentukan dua negara bagi dua bangsa."

Namun hanya beberapa saat sebelumnya di dalam Markas PBB, pemimpin Palestina Mahmoud Abbas menyatakan kepada Sidang Majelis Umum bahwa Otoritas Palestina tak lagi terikat Perjanjian Perdamaian Oslo, maupun perjanjian lainnya yang menjadi landasan solusi dua negara Palestina dan Israel yang hidup berdampingan secara damai.

Dalam pidatonya Mahmoud Abbas menuduh Israel melanggar perjanjian yang ditandatangani tahun 1993 dan 1994, dan mengatur keamanan, ekonomi dan isu lainnya terkait wilayah Palestina yang diduduki Israel setelah perang tahun 1967.

Menurut Mahmoud Abbas, tak ada alasan bagi Palestina untuk mematuhi perjanjian ini jika Israel tak mematuhinya. Tambahnya, Palestina kini merupakan "negara yang dijajah."

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu segera mengeluarkan pernyataan bahwa pidato Mahmoud Abbas "menipu dan mendorong provokasi dan hilangnya aturan hukum di Timur Tengah."

Duta Besar AS untuk PBB Samantha Power menyampaikan kepada Sidang Majelis sebelum pemungutan suara, bahwa Washington berkomitmen membantu mencapai perdamaian antara Palestina dan Israel namun, "mengibarkan bendera Palestina di luar Markas PBB bukan alternatif negosiasi dan tidak akan membawa pihak terlibat lebih dekat menuju perdamaian."

Amerika Serikat merupakan salah satu dari delapan negara yang menolak resolusi pengibaran bendera.

Mandeknya proses perdamaian dengan Israel dan kemerdekaan Palestina merupakan isu yang paling lama tak terselesaikan sejak pembentukan PBB 70 tahun lalu. Dalam beberapa tahun terakhir isu kemerdekaan Palestina semakin tenggelam di forum PBB, di tengah berbagai isu pelik lainnya seperti ISIS dan Krisis Suriah.

(okezone.com)
Internasional
Berita Terkait
  • Selasa, 21 Apr 2026 18:39

    Pengedar “Pil Setan” di Dua Desa Lirik Dibekuk, Puluhan Butir Disita Dari Dua Tersangka

    INHU - Di balik geliat aktivitas masyarakat yang tampak biasa di Kecamatan Lirik, terselip pergerakan gelap peredaran narkotika yang akhirnya berhasil diendus aparat kepolisian. Melalui serangkaian pe

  • Selasa, 21 Apr 2026 18:36

    PBB dan UE Perkirakan Rekonstruksi Gaza Butuh Biaya Rp1,2 Kuadriliun

    JAKARTA â€" Uni Eropa (UE) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (20/4/2026) memperkirakan bahwa lebih dari USD71 miliar (sekitar Rp1,218 kuadriliun) akan dibutuhkan selama satu dekade

  • Selasa, 21 Apr 2026 18:33

    Trump Tak Akan Buka Blokade Selat Hormuz Sampai Kesepakatan dengan Iran Tercapai

    JAKARTA - Presiden Donald Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat (AS) tidak akan mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sampai kesepakatan dengan Teheran tercapai. Pernyataan tersebut

  • Selasa, 21 Apr 2026 18:27

    Kemlu Sebut 13 WNI Terdampak Kebakaran di Sabah Malaysia

    JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mencatat sebanyak 13 warga negara Indonesia (WNI) terdampak kebakaran di wilayah pemukiman di Sandakan, Sabah, Malaysia, yang terjadi pada Minggu

  • Selasa, 21 Apr 2026 18:19

    Wacana Pesawat Militer AS Bebas Terbang di Indonesia, Penasihat Khusus Presiden: Tidak Boleh!

    JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, memberikan pernyataan tegas terkait kedaulatan wilayah udara Indonesia. Ia menekankan,

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.