NEW YORK – Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Retno Marsudi menyampaikan pidato di hadapan 15 anggota Dewan Keamanan PBB dalam sesi Debat Terbuka di Markas Besar PBB di New York pada Rabu, 28 Maret. Dalam Kesempatan tersebut, Menlu Retno menyampaikan beberapa hal terkait peningkatan Operasi Pasukan Penjaga Perdamaian (Peacekeeping Operations/PKO) PBB.

Sebagai koordinator ASEAN untuk DK-PBB, Menlu RI menyampaikan pidato, baik atas nama ASEAN maupun dalam kapasitas sebagai Indonesia. Untuk pertama kalinya, ASEAN, sebagai regional grouping, menyampaikan pidato di depan DK PBB.

Beberapa hal utama yang disampaikan Menlu Retno dalam pidato tersebut antara lain adalah pentingnya reformasi DK PBB yang harus ditujukan untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas serta proses pengambilan keputusan di lapangan.

Selain itu Menlu RI menekankan agar sumber pendanaan PKO harus memadai. Menlu RI juga menegaskan bahwa keamanan dan keselamatan pasukan perdamaian menjadi tanggung jawab bersama negara anggota PBB, sehingga harus selalu diperhatikan.

Mengenai kapasitas nasional, Menlu Retno menekankan pentingnya membuat terobosan baru dalam memastikan keamanan dan keselamatan Pasukan Penjaga Perdamaian di lapangan dan menegaskan bahwa para Peacekepers tidak bisa lagi melakukan tugasnya dengan biasa-biasa saja.

"Pasukan Keamanan PBB tidak bisa lagi bekerja Business as usual . Peacekeepers harus well-trained , well-equipped dan adequately-resourced ," demikian disampaikan Menlu Retno dalam pidatonya sebagaimana dikutip dari keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (29/3/2018).

Karena itu pengembangan kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan menjadi keharusan.

Lebih lanjut Menlu RI menyampaikan agar inovasi dalam pembelian peralatan untuk misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, termasuk penggunaan industri strategis dari negara berkembang untuk terus didorong. Menlu RI juga menegaskan pentingnya peningkatan kemitraan dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk dengan organisasi regional.

Salah satu isu yang menjadi perhatian Indonesia, terkait pasukan perdamaian PBB adalah pentingnya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan. Menlu Retno menilai perempuan lebih mudah untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat lokal dan lebih efektif dalam melindungi masyarakat sipil dari eksploitasi seksual dan tindakan kekerasan.

"Jumlah Peacekeepers perempuan dalam misi Pemeliharaan Keamanan PBB harus ditingkatkan, mengingat lebih mudah bagi perempuan untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat lokal dan lebih efektif dalam melindungi masyarakat sipil dari eksploitasi seksual dan tindakan kekerasan," tegasnya.

Debat terbuka ini diselenggarakan di bawah presidensi Belanda di Dewan Keamanan PBB. Pertemuan dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda dan Sekjen PBB selaku pemapar. Tercatat 13 pejabat setingkat Menteri serta 69 negara anggota PBB ikut serta dalam debat terbuka ini.

Tema debat terbuka yang diusung Belanda dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya jumlah korban dari peacekeepers PBB yang disebabkan berbagai serangan dan ancaman keamanan terhadap misi PBB.

Sepanjang 2017 tercatat sebanyak 57 peacekeepers telah menjadi korban yang merupakan jumlah terbanyak selama dua dekade. Selain itu, debat ini juga mencoba untuk membahas proses politik bagi penyelesaian konflik di berbagai Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.

(okezone.com)

Internasional