GAZA - Kelompok Hamas dan faksi-faksi Palestina menolak keberadaan perwalian asing di Gaza. Mereka menegaskan etiap keputusan tentang pemerintahan Gaza di masa depan adalah "masalah internal Palestina" seiring berlakunya gencatan senjata di wilayah tersebut.

1. Tolak Perwalian Asing di Gaza

Dalam pernyataan bersama pada Jumat, (11/10/2024), Jihad Islam Palestina dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) bergabung dengan Hamas dalam memuji keteguhan hati warga Palestina. Mereka menyebut warga Palestina telah menggagalkan rencana Israel untuk memindahkan paksa dari Gaza.

"Kami kembali menolak perwalian asing apa pun, dan kami menekankan bahwa sifat administrasi Jalur Gaza dan lembaga-lembaganya adalah masalah internal Palestina yang akan ditentukan oleh komponen nasional rakyat kami secara langsung," kata pernyataan itu, melansir Al Jazeera, Sabtu (11/10/2025).

Kelompok-kelompok tersebut menambahkan, mereka sedang mengupayakan "pertemuan nasional komprehensif yang mendesak" untuk membahas langkah selanjutnya setelah gencatan senjata.

"Ini akan menyatukan posisi Palestina, merumuskan strategi nasional yang komprehensif, dan membangun kembali lembaga-lembaga nasional kami di atas fondasi kemitraan, kredibilitas, dan transparansi," katanya.

Namun, masih belum jelas apakah Fatah, faksi yang mendominasi Otoritas Palestina, telah setuju untuk menjadi bagian dari pertemuan tersebut.

Rencana 20 poin Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Gaza mencakup pembentukan badan internasional baru, yang dijuluki "Dewan Perdamaian". Badan itu akan bertugas mengawasi otoritas sementara yang terdiri atas para teknokrat untuk memerintah Gaza.

Menurut rencana tersebut, Trump akan memimpin dewan tersebut, yang juga akan mencakup mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Tahap pertama gencatan senjata, yang disetujui oleh Hamas dan Israel, terkait  rencana Trump. Namun, masih belum jelas bagaimana Gaza akan diperintah ke depannya.

2. Pembebasan Tawanan dan Truk Bantuan

Al Jazeera memperoleh salinan ketentuan perjanjian tersebut, yang menyerukan Hamas untuk menyerahkan tawanan Israel dalam waktu 72 jam tanpa perayaan publik atau upacara media apa pun.

Kesepakatan itu juga akan memastikan setidaknya 600 truk bantuan mencapai Gaza setiap hari, serta rehabilitasi stasiun air dan pembangunan kamp-kamp untuk melindungi warga di daerah kantong tersebut.

Puluhan ribu warga Palestina yang mengungsi memulai perjalanan mereka ke rumah-rumah mereka di utara wilayah tersebut pada Jumat ketika militer Israel mulai menarik diri dari wilayah pesisir.

Pertahanan Sipil Palestina mengatakan telah mengevakuasi 63 jenazah dari jalan-jalan Kota Gaza setelah gencatan senjata mulai berlaku pada Jumat. Ribuan warga Palestina masih hilang di tengah kesulitan dalam mengevakuasi korban dari bawah reruntuhan dan mencapai wilayah-wilayah yang dikuasai militer Israel.

Al Jazeera melaporkan kehancuran yang hampir total di Kota Gaza setelah berminggu-minggu pengeboman Israel yang intens.

“Dalam perjalanan ke Kota Gaza, saat kami mendekati pintu masuk utama di jalan pesisir, keadaan sudah tidak dapat dikenali lagi karena kerusakan dan kehancuran yang sangat parah di banyak bangunan,” kata lapor jurnalis Al Jazeera, Hani Mahmoud.

“Selama perjalanan pengungsian kami, ketika kami meninggalkan kota, kami menghitung 15 bangunan, baik sebagian masih berdiri maupun utuh, yang dihuni oleh beberapa keluarga pengungsi. Dalam perjalanan pulang, kami tidak melihat mereka.”

Kemudian pada hari Jumat, Kantor Media Pemerintah Gaza menekankan perlunya rencana rekonstruksi yang komprehensif untuk wilayah tersebut.

Fase pertama perjanjian tersebut mengharuskan masuknya peralatan untuk membersihkan puing-puing �" sebuah langkah awal menuju rekonstruksi.

3. Distribusi Bantuan

Kesepakatan tersebut juga menyatakan bahwa badan-badan PBB dan kelompok-kelompok bantuan lainnya akan mendistribusikan bantuan kemanusiaan, yang secara efektif menyingkirkan GHF yang kontroversial, yang didukung Israel dan AS.

Ratusan warga Palestina tewas selama beberapa bulan terakhir ketika mereka mencoba mencapai lokasi GHF yang jauh di dalam garis kendali Israel. Kelompok-kelompok hak asasi manusia menggambarkan mekanisme tersebut sebagai jebakan maut.

Namun GHF mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka akan terus beroperasi meskipun ada gencatan senjata.

“Tim GHF di lapangan terus menyediakan bantuan kemanusiaan dan makanan bagi semua yang membutuhkannya,” kata direktur eksekutif GHF, John Acree, dalam sebuah pernyataan.

"Kami tidak akan beristirahat selama masih ada warga Gaza yang membutuhkan. Ini misi kami, dan akan terus berlanjut."

Para pelapor GHF telah mendokumentasikan pelanggaran mengerikan yang dilakukan di dalam dan di sekitar lokasi yayasan swasta tersebut.

Sumber: Okezone.com