Ini Jawaban Kemlu Soal China Minta Indonesia Hentikan Pengeboran Migas di Natuna

Admin

Kamis, 02 Des 2021 15:25

merdeka.com

Awal tahun ini China pernah meminta Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas (migas) di Natuna. Alasannya, kawasan itu masuk wilayah mereka ketika sengketa Laut China Selatan (LCS) memanas.

Hal ini diungkapkan empat sumber yang mengetahui masalah ini kepada Reuters. Laporan terkait hal ini belum pernah dilaporkan sebelumnya.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu), Teuku Faizasyah menolak mengomentari laporan ini. Faizasyah mengatakan dia tidak memiliki cukup informasi terkait hal itu.

"Saya tidak bisa mengomentari pemberitaan yang menyebutkan adanya protes tersebut karena saya tidak ada cukup informasi rujukan dokumen atau informasi dari pemberi berita," jelasnya dihubungi merdeka.com, Kamis (2/12).

Dia menambahkan, komunikasi diplomatik bersifat tertutup.

"Di sisi lain secara faktual proses drilling sudah selesai yang dengan sendirinya merupakan perwujudan kedaulatan Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya dilaporkan, dalam salah satu surat dari diplomat China kepada Kementerian Luar Negeri RI berisi permintaan agar Indonesia menghentikan pengeboran di anjungan minyak (rig) karena wilayah itu masuk ke dalam wilayah teritorial China, seperti diungkapkan anggota DPR Komisi I Muhammad Farhan yang diberitahu mengenai isi surat tersebut.

"Jawaban kami cukup tegas, kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami," kata Farhan, dilansir Reuters, Rabu (1/12).

Tiga sumber lain yang diberitahu isi surat itu membenarkan adanya surat tersebut. Dua dari sumber itu bahkan mengatakan China sempat beberapa kali meminta Indonesia menghentikan pengeboran.

Kementerian Luar Negeri China, Kementerian Pertahanan dan Kedutaan China di Jakarta tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Indonesia berpendapat, wilayah sebelah selatan LCS termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif sesuai Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) dan mengubah nama wilayah itu menjadi Laut Natuna Utara pada 2017.

China keberatan dengan perubahan nama itu dan berkeras wilayah itu termasuk dalam klaim mereka di LCS yang berbentuk huruf U dari sembilan garis putus-putus (nine-dash line), kawasan yang tidak memiliki kekuatan hukum menurut Pengadilan Arbitrase di Den Haag pada 2016.

"Dalam surat itu isinya agak mengancam karena itu upaya pertama diplomat China untuk memaksakan agenda nine-dash line terhadap hak kita yang sesuai UNCLOS," kata Farhan.

Menurut Farhan dan dua sumber itu, para pejabat pemerintah RI merahasiakan masalah ini untuk menghindari konflik dengan China. China dalam surat terpisah juga keberatan dengan latihan tempur TNI dengan militer AS pada Agustus lalu.

Latihan gabungan yang melibatkan 4.500 tentara AS dan TNI itu adalah latihan rutin yang digelar sejak 2009.

"Dalam surat resminya, pemerintah China menyatakan keprihatinan mereka tentang stabilitas keamanan di kawasan," kata Farhan.

Anjungan migas Noble Clyde Boudreaux tiba di Laut Natuna untuk mengebor dua sumur minyak pada 30 Juni lalu. Pada saat itu sebuah kapal patroli laut China ada di lokasi, menurut data dari pergerakan kapal. Tak lama kemudian kapal patroli laut Indonesia juga tiba di lokasi.

Selama empat bulan berikutnya, kapal Indonesia dan China saling mengamati di kawasan pengeboran dan sering kali masing-masing hanya berjarak 1 nautical mil, menurut analisis dari data identifikasi kapal dan citra satelit dari Asia Maritim Transperancy Initiative (AMTI), proyek yang dikelola Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di AS.

Data dan citra satelit yang dianalisis AMTI dan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) di Jakarta memperlihatkan kapal penelitian China, Haiyang Dizhi 10, tiba di lokasi pada akhir Agustus lalu. Selama tujuh pekan berikutnya kapal itu bergerak lambat sesuai pola grid di Block D-Alpha, lokasi cadangan minyak dan gas di wilayah sengketa LCS. Cadangan minyak dan gas di sana bernilai USD 500 miliar menurut penelitian pemerintah Indonesia.

"Dari pola pergerakannya dan jenis kapalnya, kelihatannya mereka melakukan survei penelitian dari cadangan minyak di D-Alpha," kata Jeremia Humolong, peneliti di IOJI.

Pada 25 September, kapal induk AS USS Ronald Reagen tiba di lokasi dan berjarak 7 nautical mile dari Tuna Block, lokasi sumur pengeboran.

"Ini adalah pengamatan pertama dari kapal induk AS di lokasi itu dalam jarak sedekat itu di tengah situasi yang memanas di Laut China Selatan," kata laporan AMTI yang dirilis November.

Empat kapal perang China juga dikerahkan ke lokasi, kata IOJI dan nelayan setempat.

Juru bicara dari Angkatan Laut AS menolak memberikan keterangan seberapa dekat jarak kapal induk AS itu dari anjungan migas di Natuna.

Farhan mengatakan kepada Reuters, pemerintah Indonesia berupaya meredam isu ini dari sorotan publik.

"Mereka ingin isu ini sesenyap mungkin, karena jika bocor ke media, ini bisa menimbulkan insiden diplomatik," kata dia.

Anjungan migas itu beroperasi hingga 19 November lalu setelah mengarah ke perairan Malaysia. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahfud MD pekan lalu ke Laut Natuna dan mengatakan kehadirannya tidak ada hubungannya dengan China tapi dalam pernyataannya mengatakan Indonesia tidak akan pernah menyerah satu jengkal pun demi wilayah kedaulatan.

Pengeboran itu akhirnya rampung sesuai target waktu, menurut juru bicara Harbour Energy, operator di Blok Tuna. Kejadian serupa antara China dengan Vietnam terjadi pada 2017 dan Vietnam akhirnya menghentikan aktivitas eksplorasi. Harbour Energy akan mengumumkan hasil pengeboran pada 9 Desember nanti.