Israel Blokade Jurnalis Asing Masuk Gaza, Upaya Tutupi Fakta Perang?

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Rabu, 28 Jan 2026 13:31

TEL AVIV �" Pemerintah Israel kembali menegaskan penolakannya untuk mengizinkan jurnalis asing memasuki wilayah Gaza. Kebijakan ini tetap diberlakukan meskipun perbatasan Rafah yang menghubungkan Mesir dan Gaza telah kembali dibuka, sebuah langkah yang memicu kecurigaan adanya upaya sistematis untuk menutup-nutupi realitas di lapangan.

Pernyataan tegas otoritas Israel tersebut disampaikan dalam persidangan Mahkamah Agung terkait petisi yang diajukan oleh Asosiasi Pers Asing (Foreign Press Association/FPA). Melansir surat kabar Haaretz, pihak pemerintah berdalih bahwa akses bagi jurnalis internasional tidak diberikan karena alasan risiko keamanan yang tinggi.

Pengacara Gilad Sher yang mewakili FPA, menyatakan keberatannya atas penundaan keputusan pengadilan yang terus berulang sejak petisi diajukan 16 bulan lalu. Padahal, petisi ini mewakili suara 400 jurnalis dari 130 media di 30 negara yang menjangkau miliaran audiens dunia.

"Dua tahun setelah perang meletus, 16 bulan setelah petisi diajukan, otoritas belum mengubah posisinya. Pembatasan komprehensif tetap berlaku," ujar Gilad Sher, Senin (26/1/2026).

Situasi di Gaza sendiri telah mencapai titik paling kritis bagi awak media. Komisaris Jenderal Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini mengungkapkan bahwa Gaza adalah tempat paling mematikan di dunia bagi pekerja pers. Hingga kini, tercatat lebih dari 230 jurnalis telah gugur dalam menjalankan tugasnya di Jalur Gaza.

Lazzarini menilai, pelarangan masuknya jurnalis asing merupakan strategi untuk memperkuat kampanye disinformasi dan membungkam laporan langsung dari organisasi kemanusiaan internasional.

"Jurnalis Palestina adalah mata dan telinga kami dalam meliput kengerian perang di Gaza. Mereka bekerja dengan keberanian meski menghadapi kesulitan," ungkap Philippe Lazzarini, Minggu (25/1/2026).

Penutupan akses bagi media asing ini dipandang sebagai upaya mendiskreditkan kesaksian para pekerja kemanusiaan dan merendahkan martabat warga Palestina di mata dunia. Dengan tidak adanya verifikasi independen dari media internasional, narasi ekstremis dan pemutarbalikan fakta dikhawatirkan akan semakin merajalela.(grc)

Pemerintahan

Berita Terkait

Rabu, 18 Mar 2026 13:13

38 Orang Lulus Seleksi Administrasi Calon Anggota KI

PEKANBARU - Tim seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau periode 2026-2029, telah mengumumkan hasil seleksi administrasi. Total ada sebanyak 38 peserta dinyatakan lulus seleksi admini

Rabu, 18 Mar 2026 09:01

Seleksi CPNS 2026 Kapan Dibuka? Ini Bocorannya

JAKARTA - Teka-teki seleksi CPNS 2026 kapan dibuka akhirnya terjawab. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, saat ini pemerintah masih mematangkan skema rekrutmen Aparatur Sip

Selasa, 17 Mar 2026 16:19

Wacana WFH Imbas Konflik Timteng, Pramono Siap Ikuti Arahan Pusat

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkap kemungkinan penerapan kebijakan work from home (WFH) atau kerja dari rumah demi menghemat konsumsi BBM mengantisipasi krisis akibat ketegangan Timur Teng

Selasa, 17 Mar 2026 15:39

Tindaklanjuti Instruksi Prabowo, Kapolri Resmikan dan Bangun 110 Jembatan di Riau

RIAU - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan groundbreaking pembangunan 83 jembatan dalam program Jembatan Presisi di Provinsi Riau. Hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo ter

Selasa, 17 Mar 2026 08:43

Catat Nomor Ini, Pemkab Siak Buka Layanan Pengaduan MBG Lewat WhatsApp

SIAK - Pemerintah Kabupaten Siak resmi membuka layanan pengaduan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Layanan ini disediakan untuk menampung keluhan maupun laporan masyarakat terkait menu MBG yan

komentar Pembaca