EPA Keputusan diambil di tengah peningkatan ketegangan antara Israel dan Palestina.

Pernyataannya dikeluarkan setelah dilakukannya pertemuan darurat karena Israel menghancurkan rumah-rumah Palestina yang dianggap didirikan secara ilegal di daerah pendudukan di Tepi Barat.

Berbagai persetujuan yang ditandatangani dalam 25 tahun terakhir tersebut terkait dengan berbagai masalah, termasuk kerja sama pertahanan.

Israel masih belum merespons pernyataan ini.

Abbas mengatakan sebuah komite akan dibentuk untuk meninjau penerapan keputusan tersebut.

Ketegangan di antara Israel dan Palestina meningkat dalam beberapa hari terakhir setelah dihancurkannya sejumlah rumah di Wadi Hummus, daerah Sur Baher yang dianggap Mahkamah Agung Israel didirikan terlalu dekat dengan perbatasan di Tepi Barat.

Sejumlah pihak memprotes aksi Israel menghancurkan rumah-rumah yang menyebabkan 17 orang kehilangan tempat tinggal.

Abbas memandang Israel bertanggung jawab atas kejadian terakhir, dengan menuduh Israel yang lebih dulu melanggar kesepakatan.

"Terkait dengan terus berlanjutnya tindakan otorita pendudukan (Israel) yang melanggar semua kesepakatan yang telah ditandatangani dan kewajibannnya, kami mengumumkan keputusan kepemimpinan untuk berhenti bertindak sesuai dengan persetujuan yang telah ditandatangani dengan pihak Israel," katanya seperti dikutip kantor berita resmi Palestina, Wafa.

Tidak jelas apa arti keputusan tersebut pada prakteknya atau apakah hal ini berlaku pada pengakuan Palestina atas Israel sendiri, yang dipandang sebagai inti kesepakatan damai Oslo 1993, yang menjadi dasar pemerintahan Palestina di daerah pendudukan Tepi Barat, Jerusalem Timur dan Jalur Gaza.

Abbas sebelumnya sudah pernah mengancam untuk membatalkan kesepakatan dengan Israel, tetapi hal ini tidak pernah diterapkan.

Di masa lalu Israel sudah memperingatkan bahwa menghapus kesepakatan dapat menyebabkan hancurnya Otorita Palestina, pemerintahan de facto Palestina.