SEOUL – Pengadilan Korea Selatan (Korsel) menolak peninjauan kembali yang diajukan warganya terkait masalah perjanjian kompensasi yang seharusnya diberikan Jepang kepada Korsel sesuai Perjanjian 1965 untuk mengganti rugi perbudakan perang yang terjadi pada era Perang Dunia II.

Dilansir dari Washington Post, Rabu, (23/12/2015), Mahkamah Konstitusi (MK) Seoul menyatakan bahwa kesepakatan itu tidak pernah ditujukan untuk memberikan kompensasi kepada setiap individu.

Keputusan pengadilan ini datang setelah adanya pengaduan dari seorang anak perempuan yang ayahnya menjadi korban perbudakan perang. Ia merasa haknya untuk menerima kompensasi jadi terhalang karena MK Korsel menolak untuk melakukan PK terhadap perjanjian ganti rugi perang tersebut.

Berdasarkan Perjanjian 1965, Tokyo wajib membayar kompensasi sebesar USD 800 juta kepada Korsel. Dana kompensasi perang itu kelak akan digunakan Negeri Ginseng untuk membangun kembali perekonomiannya yang hancur selama Perang Korea tahun 1950-1953.

Sejak awal penanda tangan, Perjanjian 1965 antara Korsel dan Jepang memang menuai protes dari masyarakat Korsel. Sebab mereka menuntut Jepang memberikan permohonan maaf sekaligus kompensasi. Namun, pemerintah Korsel membiarkan perjanjian disepakati tanpa ada permohonan maaf khusus dari Jepang. Itulah asal muasal ketidakpuasan publik Korsel terkait perjanjian yang menurut kedua pemerintah sudah lengkap dan final.

Kejahatan perang Jepang terkait perbudakan selalu menjadi sejarah kelam yang tidak bisa dilupakan warga Seoul dan Tokyo. Pemerintah Jepang sendiri hingga kini tidak pernah secara langsung memberikan kompensasi kepada korban perang Korsel. Pada 1965, kompensasi itu pernah diberikan tapi dananya dipungut dari donasi pihak swasta.

Pemerintah Jepang juga akhirnya melayangkan permohonan maaf kepada pihak Korsel demi memperbaiki hubungan diplomatik antarnegara. Akan tetapi, masih banyak warga Korsel yang merasa pernyataan dan upaya kompensasi di masa lalu belumlah cukup untuk menutup luka sejarah dan budaya mereka.