Jumat, 19 Jun 2026

Internasional

Pembantai Ratusan Warga di Mali Berdalih untuk Basmi Ekstremisme

Rabu, 27 Mar 2019 11:57
Senjata (Reuters)

JENEWA - Kantor HAM PBB menyerukan pemerintah Mali untuk menyelidiki pembunuhan lebih dari 150 orang dan membawa pelakunya ke pengadilan. Badan PBB itu mengatakan, sebuah serangan hari Sabtu (23/3) di Ogossagou, di wilayah Mopti, Mali Tengah, menandai melonjaknya tingkat kejahatan.

PBB melaporkan, dalam setahun terakhir, pertempuran antara komunitas etnis Fulani dan Dogon telah mengakibatkan kematian sekitar 600 wanita, anak-anak dan pria.

Sengketa tanah dan air antara penggembala Fulani dan pemburu Dogon adalah hal biasa. Namun pertempuran semakin berkembang dengan kekerasan.

Kantor HAM mengatakan, mereka yang selamat dari serangan hari Sabtu, kebanyakan etnis Fulani mengatakan, pemburu tradisional Dogon menyerang desa Ogossagou dengan senjata otomatis dan senapan berburu.

Juru bicara HAM, Ravina Shamdasani mengatakan, sebagian anggota Dogon menggambarkan Fulani sebagai pendukung kelompok ekstremis Islam yang kejam.

"Saya mengerti bahwa banyak dari masyarakat ini, apakah apakah mereka menggunakan ini sebagai dalih untuk kekerasan antar-komunitas, atau menggambarkan diri mereka sebagai apa yang disebut kelompok pertahanan. Mereka main hakim sendiri dan menyingkirkan apa yang mereka anggap sebagai ancaman ekstremisme kekerasan yang akhirnya berarti banyak anak-anak terbunuh tanpa ampun, mayat orang-orang dilempar ke dalam sumur, orang dibakar hidup-hidup di rumah mereka sendiri."

Shamdasani mencatat bahwa Dogon adalah satu-satunya kelompok yang menuduh Fulani mendukung militan Islam.

Dia mengatakan, pemerintah Mali telah melancarkan penyelidikan dan penangkapan pada masa lalu yang bertujuan menghentikan kekerasan. Namun dia mengatakan tidak ada kasus yang pernah disidangkan.

Shamdasani mengatakan, kantornya telah mengerahkan tim penyelidik TKP dan petugas HAM ke desa-desa yang terkena dampak. Dia mengatakan, mereka akan melakukan wawancara untuk memahami apa yang terjadi. Dia mengatakan kantor HAM PBB akan mendukung pemerintah untuk melanjutkan penyelidikan itu.


Sumber: okezone.com

Internasional
Berita Terkait
  • Jumat, 19 Jun 2026 17:15

    Lewat Literasi Digital, PHR Dukung Wartawan Semakin Adaptif dan Profesional

    DURI - Di tengah derasnya arus disrupsi teknologi dan kompleksitas informasi industri hulu migas, kolaborasi solid antara industri dan jurnalis menjadi kunci utama dalam mengawal kedaulatan energi nas

  • Jumat, 19 Jun 2026 17:11

    Kodim 1714/Puncak Jaya Laksanakan Kegiatan Jumat Sehat

    Mulia â€" Kodim 1714/Puncak Jaya kembali melaksanakan kegiatan Jumat Sehat yang diikuti oleh prajurit dan anggota Persit KCK Cabang XLI Dim 1714/PJ. Kegiatan ini merupakan agenda rutin satuan yang ber

  • Jumat, 19 Jun 2026 16:26

    Hadir di Ttengah Kesulitan, Satlantas Polres Inhu Salurkan Air Bersih untuk Warga

    RENGAT-Kepedulian terhadap sesama ditunjukan jajaran Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres Indragiri Hulu (Inhu) yang hadir ditengah kesulitan warga yang membutuhkan, dengan menyalurkan bantuan air ber

  • Jumat, 19 Jun 2026 16:23

    Tepis Isu Sulit Dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Riau Jelaskan Aturan Baru Ekspos Berita Sesuai Perkap Nomor 6 Tahun 2023

    PEKANBARU - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kepolisian Daerah (Polda) Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, SH, MSi memaparkan mekanisme terbaru terkait komunikasi publik di lingkung

  • Jumat, 19 Jun 2026 16:19

    Lewat Literasi Digital, PHR Dukung Wartawan Semakin Adaptif dan Profesional

    DURI, 19 Juni 2026 â€" Di tengah derasnya arus disrupsi teknologi dan kompleksitas informasi industri hulu migas, kolaborasi solid antara industri dan jurnalis menjadi kunci utama dalam mengawal kedau

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.