Nyaris 1.800 orang tewas selama nyaris tiga bulan terakhir di Filipina. Mereka menjadi korban perang melawan narkoba yang dicanangkan Presiden Rodrigo Duterte. Kendati demikian, pembunuhan bandar dan pecandu narkoba di banyak kota ternyata bukan tindakan polisi. Sebagian meyakini para pembunuh misterius itu adalah milisi sipil yang disokong pemerintah.

Newsweek melaporkan, Senin (22/8), Kepala Polisi Filipina Ronald De La Rosa menyatakan operasi resmi pihaknya "cuma" menewaskan 712 orang, semuanya terbukti pengedar narkoba. Sedangkan untuk 1.067 orang lainnya yang ditembak mati di jalanan, polisi mengaku belum tahu siapa pelakunya.

"Kami menegaskan tidak mendukung pembunuhan di luar koridor hukum," kata De La Rosa. "Jika ada personel kami terlibat pembunuhan ini, maka mereka akan diperiksa, dituntut, serta dihukum sesuai perundang-undangan."

Polisi sempat menyatakan tewasnya ribuan orang ini dipicu perang antar geng. Namun data menunjukkan nyaris semua korban adalah orang yang terlibat bisnis narkoba di masa lalu, entah sebagai pengedar maupun pengguna.

Selain itu, tewasnya para pengguna narkoba ini sejalan dengan arahan Duterte sejak memenangkan pemilu pada 9 Mei. Saat itu sang presiden terpilih menyerukan polisi dan warga untuk membunuh semua pengguna narkoba.

"Saya bertanggung jawab atas semua ini. Saya memang yang memerintahkan pembunuhan itu," kata Duterte dalam jumpa pers akhir pekan lalu di Kota Davao.

Maraknya pembunuhan ekstrajudisial di Filipina ini memicu kecaman internasional, termasuk oleh Sekretaris Jendera Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon. Ban menyebut maraknya pembunuhan pengedar narkoba kelas teri di Filipina sebagai pelanggaran HAM berat. Duterte tersinggung atas kritikan luar negeri terhadap kebijakan dalam negerinya memerangi narkoba.

"PBB bisa mengatakan beberapa hal buruk tentang saya. Tapi sebaliknya saya bisa menceritakan 10 keburukan mereka. Intinya PBB tidak berguna. Karena jika Anda benar-benar mengikuti mandat, sebenarnya (PBB) bisa menghentikan semua perang dan pembunuhan di dunia," kata Duterte.

Sang presiden 71 tahun ini mengancam keluar dari PBB jika terus ditekan terkait pemberantasan narkoba. Dalam pidatonya kemarin, Duterte mengajak China dan negara-negara lain membentuk organisasi internasional baru.

Menteri Luar Negeri Filipina Perfecto Yasay menepis keseriusan rencana Duterte. Filipina masih menjadi anggota namun posisi mereka kritis terhadap PBB.

"Kami berkomitmen kepada PBB meskipun kami merasa frustrasi dan kecewa kepada lembaga internasional itu," kata Yasay. (merdeka.com)

Internasional