Rabu, 01 Jul 2026
  • Home
  • Internasional
  • Perjanjian Dagang Indonesia Australia Tak Akan Ditandatangani di Singapura

Internasional

Perjanjian Dagang Indonesia Australia Tak Akan Ditandatangani di Singapura

Selasa, 13 Nov 2018 10:53
Detik.com
Canberra -Meski sudah disepakati belum jelas kapan perjanjian dagang bebas antara Indonesia dan Australia akan ditandatangani oleh pemimpin kedua negara dalam waktu dekat.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di sela-sela KTT Asia Timur di Singapura 14-15 November, namun keduanya tidak akan melakukan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas tersebut.

Dalam keterangannya kepada media sebelum meninggalkan Australia, PM Scott Morrison mengatakan bahwa sekarang 'terserah kepada pihak Indonesia' kapan mau melakukan penandatangan perjanjian tersebut.

"Australia tidak terburu-buru untuk menandatangani kesepakatan ini. Niat kami adalah melihat bahwa menteri perdagangan kedua negara akan mencapai kesepakatan di akhir tahun, namun kami tidak terburu-buru." kata Morrison hari Senin (12/11/2018).

Masalah yang mengganjal bagi penandatangan adalah kebijakan baru yang diungkapkan oleh PM Scott Morrison beberapa minggu lalu mengenai kemungkinan pemindahan kedutaan Australia di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Dilaporkan minggu lalu bahwa Indonesia ingin adanya kepastian bahwa Australia tidak akan melakukan hal tersebut dan jaminan itu dimasukkan ke dalam perjanjian dagang.

Menurut PM Scott Morrison, dalam pembicaraan dengan Presiden Jokowi di Singapura, dia akan menjelaskan posisi Canberra mengenai perubahan kedutaan tersebut.

Namun Morrison mengatakan bahwa dalam soal perjanjian perdagangan bebas, PM Morrison mengatakan Australia tidak berusaha mengkaitkan masalah lain ke dalam perundingan perdagangan bebas.

"Australia selalu melihat masalah ini sesuai dengan kepentingannya. Kami tidak pernah mencampurkan masalah yang tidak berkenaan dengan kebijakan, ketika membicarakan perjanjian seperti ini." kata Morrison lagi seperti dikutip oleh media di Australia.

Saat ini di Gold Coast (Queensland) sedang dilangsungkan pertemuan tahunan Australia Indonesia Business Council (Dewan Bisnis Australia Indonesia) yang dihadiri oleh kalangan pebisnis kedua negara termasuk Kepala BKPM Thomas Lembong dan Ketua Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Di konferensi tersebut, Thomas Lembong yang dikutip oleh harian bisnis Australian Finance Review mengatakan bahwa sudah pasti perjanjian perdagangan bebas Australia dan Indonesia tidak akan ditandatangani di Singapura minggu lalu, namun dia yakin bahwa pada akhirnya kesepakatan akan ditandatangani.

Namun dalam pertemuan itu, beberapa pembicara lain menyampaikan kekhawatiran bahwa proses pengesahan di parlemen yang akan lebih menyulitkan dibandingkan penandatanganan oleh pejabat eksekutif kedua negara.



(detik.com)
Internasional
Berita Terkait
  • Selasa, 30 Jun 2026 16:47

    Kemendes PDT dan FAO Gelar Pelatihan Perkuat Tata Kelola Sistem Pangan Berkelanjutan

    JAKARTAâ€" Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), bekerja sama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), hari ini meluncurkan program pelatih

  • Selasa, 30 Jun 2026 16:12

    Spesialis Curanmor Dibekuk Polsek Ukui, Dadung Beraksi Dua Kali dengan Komplotan Berbeda

    PELALAWAN â€" Unit Reskrim Polsek Ukui berhasil membongkar dua kasus pencurian sepeda motor (curanmor) yang terjadi di wilayah Kecamatan Ukui. Dari pengungkapan tersebut, polisi menangkap pelaku utama

  • Selasa, 30 Jun 2026 16:09

    LPSK Bentuk Tim Pengawal Kasus Kematian Dokter Icha

    JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengerahkan tim untuk mengawal kasus kematian Dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni alias dr Icha. Hal itu dilakukan untuk mendalami perkara yang

  • Selasa, 30 Jun 2026 16:05

    Dipercaya 23,3 Juta Pengusaha Ultra Mikro, Ini Rahasia Tata Kelola PNM dari Hulu ke Hilir

    Survei lembaga riset independen INDEKSTAT 2025 mencatat pendapatan bersih nasabah PNM Mekaar meningkat dari Rp2,02 juta menjadi Rp2,90 juta per bulan, atau bertambah sekitar Rp875 ribu setiap bulan, d

  • Selasa, 30 Jun 2026 15:37

    OJK Serius Tanggapi Peringatan MSCI Terkait Risiko ke Frontier Market

    Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan keseriusan merespons peringatan lembaga indeks global MSCI terkait potensi penurunan status pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi frontie

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

    slot hoki slot hoki slot gacor