TEHERAN - Presiden Iran, Hassan Rouhani, mengecam langkah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang menjadi sengketa. Rouhani menuduh Trump mempraktikkan kolonialisme dengan langkah kontroversial itu.

"Pada suatu masa saat kolonialisme berkuasa, beberapa kekuatan kolonialis melakukan hal-hal serupa dan memberikan bagian dari satu negara ke negara lain, tapi ini belum pernah terjadi sebelumnya pada abad sekarang ini," sebut Rouhani dalam pernyataan di situs pemerintah Iran, seperti dilansir AFP, Rabu (27/3/2019).

"Tidak ada seorang pun yang percaya bahwa seorang pria akan muncul di Amerika dan secara sepihak dan menentang seluruh hukum dan aturan internasional, memberikan tanah milik satu negara kepada agresor," imbuhnya dalam pertemuan dengan para penasihat dan jajaran menteri Iran.
Pada Senin (25/3) lalu, Trump menandatangani sebuah proklamasi yang isinya mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Suriah yang juga menguasai separuh wilayah Golan mengecam langkah Trump itu sebagai serangan terang-terangan terhadap kedaulatannya.

Diketahui bahwa Golan merupakan wilayah perbatasan yang dicaplok Israel dari Suriah dalam perang tahun 1967. Israel kemudian menganeksasi Golan pada tahun 1981 dalam langkah yang tak diakui dunia internasional. Selama ini sudah ada tiga resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang menyerukan Israel untuk mundur dari Golan.

Pengakuan AS untuk kedaulatan Israel atas Golan ini jelas melanggar konsensus internasional yang telah berlaku selama beberapa dekade terakhir. AS pun dihujani kecaman dari negara-negara mayoritas muslim dan negara-negara lain termasuk Rusia.
Selama ini, DK PBB dan pemerintahan-pemerintahan AS sebelumnya, selalu menganggap Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah pendudukan yang pengembaliannya masih harus dirundingkan sebagai bagian dari kesepakatan damai menyeluruh antara Israel dan Suriah.

Pemerintah Suriah telah meminta DK PBB menggelar sidang darurat guna membahas langkah AS yang banyak dikecam itu. Para diplomat PBB mengatakan, DK PBB akan melakukan pertemuan untuk membahas mengenai permintaan Suriah tersebut.


Sumber: detik.com
Internasional