okezone.com

JAKARTA - Komisi V DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Basarnas, KNKT, serta BMKG untuk membahas kecelakaan pesawat Lion Air registrasi PK-LQP dengan nomor penerbangan JT-610.

Pesawat tipe Boeing 737 Max 8 itu jatuh di perairan Tanjung Pakis, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada 29 Oktober 2018 setelah dilaporkan hilang kontak.

Ketua Komisi V Fary Djemi Francis mengatakan, pihaknya ingin mendapat penjelasan langsung terkait evakuasi korban, baik dari Basarnas maupun Menteri Perhubungan.

Selain itu, Komisi V DPR juga akan menanyakan rekomendasi KNKT terkait dunia penerbangan Indonesia pasca-kecelakaan tersebut.

"Ada tiga isu yang tentu nanti kita dalami. Pertama, kita sudah mendapatkan sekitar lima tahun terakhir komisi mendapat data terhadap rekomendasi dari KNKT, rekomendasi KNKT dari tahun 2012 sampai 2014 untuk perbaikan penerbangan kita," ungkap Fary di Ruang Rapat Komisi V, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/11/2018).

Dari unsur KNKT, Komisi V ingin mengetahui data rekomendasi yang dikeluarkan KNKT terkait musibah kecelakaan transportasi selama lima tahun terakhir. Ia melanjutkan, data rekomendasi tersebut nantinya akan ditanyakan kepada pihak Kementerian Perhubungan.

"Nanti kita tanya ke Pak Menteri (Budi Karya Sumadi), apa saja yang sudah, mana yang belum, kenapa itu? Karena kita harus serius menindaklanjuti dari hasil rekomendasi itu," ujar Fary.

Sementara dari pihak Basarnas, kata Fary, Komisi V ingin mendapat penjelasan terkait kegiatan evakuasi penyelamatan korban penumpang.

Rapat kali ini, Komisi V juga ingin mengetahui tren peningkatan kecelakaan transportasi dari empat tahun terakhir.

"Untuk itu maka kita juga minta ke Pak Menteri dan seluruh jajaran berkaitan dengan bagaiamana upaya keseriusan kita dalam rangka menuju ke zero accident," ujarnya.

(okezone.com)