BOGOR-Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan urusan pilkada serentak seharusnya tidak sepenuhnya diserahkan kepada seorang presiden. Sebab, jelas dia, pada dasarnya gelaran pilkada merupakan hajat dari partai politik.

"Pilkada tanggung jawab parpol. Yang usung kan parpol, saya enggak setuju tanggung jawab itu dilimpahkan kepada Presiden. Saya enggak setuju, enggak sependapat," ujar Zulkifli sebelum rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Rabu (5/8/2015).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun menegaskan pihaknya tidak setuju bila Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pilkada serentak yang hanya memiliki calon tunggal.

"Orang parpol yang tidak usung calon, kok presiden yang tanggung jawab. Kalau besok-besok ada apa-apa masak keluarin perppu. Genting memaksanya di mana?" tutur dia.

Karena itu, Zulkifli menginginkan Presiden tidak mengumbar penerbitan perppu saat menemui masalah. "Ini kan untuk konsultasi. Yang disempurnakan undang-undangnya," tandas dia.